Komisi VI DPR RI Berharap Pemerintah Ringankan Beban Rakyat

“Saya berharap pemerintah tidak hanya memberikan kebijakan relaksasi bagi pengusaha, namun juga kebijakan yang bisa meringankan beban rakyat,” kata anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak kepada RMOL, Kamis (29/8).

Ia meminta pemerintah menjelaskan dengan detil alasan DMO minyak curah dihapuskan 100 persen. 

Legislator dari Fraksi PKS ini mengatakan pemerintah seharusnya belajar dari krisis harga dan pasokan minyak beberapa waktu lalu akibat pandemi Covid-19 yang menyulitkan rakyat banyak. 

Kemudian, ia mempertanyakan mengapa basis perhitungan DMO tidak menggunakan jumlah produksi minyak sawit di dalam negeri tapi menggunakan jumlah volume ekspor.

“Dengan kendali distribusi bukan di tangan pemerintah, namun di tangan swasta, pemerintah tidak akan mampu mengontrol stabilitas pasokan dan harga minyak goreng. Itulah yang terjadi pada tahun 2022 lalu,” katanya.

Selain itu, kata Amin Ak, semestinya pemerintah juga mempertimbangkan konsumen dari kelompok usaha mikro dan usaha kecil, selain mempertimbangkan konsumen rumah tangga. 

“Bagi kelompok usaha mikro dan kecil yang usahanya amat tergantung pada minyak goreng, kenaikan harga akan sangat memukul usaha mereka yang saat ini sudah kembang kempis akibat anjloknya daya beli masyarakat,” demikian Amin Ak.