Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Capt Datep, Carmelita Hartoto dan Akbar Djohan Diusulkan jadi Menhub

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/adityo-nugroho-1'>ADITYO NUGROHO</a>
LAPORAN: ADITYO NUGROHO
  • Senin, 20 Mei 2024, 15:24 WIB
Capt Datep, Carmelita Hartoto dan Akbar Djohan Diusulkan jadi Menhub
Kolase Ketua Umum DPP Pramarin Dr. Capt. Datep Purwa Saputra, Ketua Umum DPP INSA Carmelia Hartoto dan Ketua Umum DPP ALFI Akbar Djohan/RMOL
rmol news logo Dalam memaksimalkan potensi sumber daya kelautan Indonesia untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, Praktisi maritim (Pramarin) mengusulkan agar presiden dan wakil presiden terpilih menempatkan calon Menteri Perhubungan dan Menteri Kelautan dan Perikanan dari kalangan profesional.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Pramarin Banten, Khoirul Umam melalui keterangannya kepada wartawan Senin (20/5).

Pasalnya, Umam menilai sejauh ini tata kelola Perhubungan dan Logistik Laut masih banyak yang harus dibenahi. Sehingga itu harus dipegang oleh kalangan profesional yang mengerti persoalan dari hulu hingga hilir.

“Misalnya seperti interkoneksi antar pelabuhan, sarana dan fasilitas pelabuhan, termasuk intermoda transportasi masih menjadi kendala dalam kelancaran arus barang keluar dan masuk lewat pelabuhan di Indonesia,” ujar Umam.

Lanjut dia, wwelling time di pelabuhan masih menjadi kendala besar yang belum terselesaikan dengan baik, sehingga mengakibatkan cost tinggi bagi kelancaran arus keluar masuk barang dari dan ke pelabuhan.

“Akibat terhambatnya kelancaran arus barang di pelabuhan, harga menjadi tinggi dan tidak kompetitif,” tegasnya.

Beberapa nama dan tokoh yang sudah dikenal mumpuni dan memahami logistik dan transportasi laut dinilai mempunyai kompetensi dan keahlian yang cukup baik untuk bisa diusulkan sebagai Menteri perhubungan atau Menteri Kelautan dan Perikanan.

Nama-nama tersebut di antaranya Ketua Umum DPP Pramarin Dr. Capt. Datep Purwa Saputra, Ketua Umum DPP INSA Carmelia Hartoto dan Ketua Umum DPP ALFI Akbar Djohan.

“Masyarakat maritim Indonesia berharap kalangan profesional dan praktisi maritim diberikan ruang dan kesempatan untuk bisa menata dan memimpin di Kementerian Perhubungan atau Kementerian Kelautan dan Perikanan,” terangnya.

Menurut Umam, permasalahan kelautan atau kemaritiman di Indonesia terkait penataan dan pengelolaannya.

“Kami masyarakat maritim Indonesia berharap Presiden dan Wakil Presiden terpilih dapat mempertimbangkan agar kalangan profesional dan praktisi di berikan peluang dan kesempatan,” tandasnya. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA