Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Pramarin Banten, Khoirul Umam melalui keterangannya kepada wartawan Senin (20/5).
Pasalnya, Umam menilai sejauh ini tata kelola Perhubungan dan Logistik Laut masih banyak yang harus dibenahi. Sehingga itu harus dipegang oleh kalangan profesional yang mengerti persoalan dari hulu hingga hilir.
“Misalnya seperti interkoneksi antar pelabuhan, sarana dan fasilitas pelabuhan, termasuk intermoda transportasi masih menjadi kendala dalam kelancaran arus barang keluar dan masuk lewat pelabuhan di Indonesia,” ujar Umam.
Lanjut dia, wwelling time di pelabuhan masih menjadi kendala besar yang belum terselesaikan dengan baik, sehingga mengakibatkan
cost tinggi bagi kelancaran arus keluar masuk barang dari dan ke pelabuhan.
“Akibat terhambatnya kelancaran arus barang di pelabuhan, harga menjadi tinggi dan tidak kompetitif,” tegasnya.
Beberapa nama dan tokoh yang sudah dikenal mumpuni dan memahami logistik dan transportasi laut dinilai mempunyai kompetensi dan keahlian yang cukup baik untuk bisa diusulkan sebagai Menteri perhubungan atau Menteri Kelautan dan Perikanan.
Nama-nama tersebut di antaranya Ketua Umum DPP Pramarin Dr. Capt. Datep Purwa Saputra, Ketua Umum DPP INSA Carmelia Hartoto dan Ketua Umum DPP ALFI Akbar Djohan.
“Masyarakat maritim Indonesia berharap kalangan profesional dan praktisi maritim diberikan ruang dan kesempatan untuk bisa menata dan memimpin di Kementerian Perhubungan atau Kementerian Kelautan dan Perikanan,” terangnya.
Menurut Umam, permasalahan kelautan atau kemaritiman di Indonesia terkait penataan dan pengelolaannya.
“Kami masyarakat maritim Indonesia berharap Presiden dan Wakil Presiden terpilih dapat mempertimbangkan agar kalangan profesional dan praktisi di berikan peluang dan kesempatan,” tandasnya.
BERITA TERKAIT: