LaNyalla Jamin Sistem Ekonomi Pancasila Hidupi UMKM

Berdasarkan data saat ini jumlah UMKM lebih dari 60 juta unit usaha, tersebar di lebih dari 500 kabupaten/kota di Indonesia.

LaNyalla menekankan bahwa DPD RI mengadvokasi Demokrasi Ekonomi yang inklusif agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Fakta yang terjadi saat ini semakin kuat dan kaya seseorang, maka mereka semakin melupakan masyarakat di bagian bawah piramida ekonomi, sehingga disparitas ekonomi dan sosial semakin melebar,” ujar LaNyalla saat berdiskusi dengan Perkumpulan Andalan Nahdliyin UMKM Indonesia (Peran UMKM Indonesia) di Graha Kadin Jawa Timur, Kamis (25/1).

Hal ini diperparah dengan semakin kuatnya cengkraman oligarki ekonomi yang dipelihara oleh oligarki politik. Maka, menurut LaNyalla, solusinya adalah kembali ke UUD 1945 naskah asli. Dengan begitu, LaNyalla yakin UMKM akan semakin maju karena rakyat memiliki kedaulatan ekonomi.
 
"Dengan sistem ekonomi Pancasila, UMKM akan hidup. Karena sudah sangat jelas dalam sistem ini negara harus berkuasa penuh atas bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Termasuk, menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak," jelas LaNyalla.
 
Lanjut dia, ekonomi Indonesia dijalankan dengan tiga pilar utama, yakni koperasi atau usaha rakyat, perusahaan negara dan swasta, baik nasional maupun asing.

Dengan ketiga pilar itu, menurutnya terdapat garis demarkasi tegas antara wilayah public goods dan commercial goods, serta irisan di antara keduanya. Sehingga terjadi public, private dan people  partnership.
 
"Jika kita membaca konsep ekonomi usaha bersama yang dirumuskan para pendiri bangsa kita, maka keterlibatan rakyat itu mutlak dan wajib," pungkasnya.
 
Pada kesempatan itu Ketua DPD RI didampingi Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto dan sejumlah wakilnya. Sedangkan Gus Endy didampingi Sekjen Peran UMKM Indonesia Ocy Fiscasari, Dewan Pengawas Peran UMKM Indonesia, Mayjen (Purn) Herwin Suparjo dan jajaran pengurus Peran UMKM Indonesia.