Hal tersebut diungkapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menemukan adanya 22 investasi bodong, 337 pinjol ilegal, dan 288 iklan pinpri pada November 2023.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari, mengatakan salah satu penyebab suburnya kejahatan keuangan karena banyaknya permintaan atau kebutuhan masyarakat terhadap akses pendanaan.
Sayangnya, hal tersebut tidak dimbangi dengan literasi dasar-dasar produk atau layanan keuangan yang baik, sehingga menyebabkan pengelolaan investasi dan keuangan pribadi masyarakat tidak terarah dengan benar.
"Literasi keuangan digital masyarakat belum memadai dalam menyikapi tawaran pinjol illegal khususnya terkait dengan informasi yang tersedia dalam perangkat digital (ponsel)," ujarnya, Kamis (11/1).
Menurut Friderica yang akrab disapa Kiki itu, masyarakat Indonesia sering tidak menyadari pentingnya memeriksa izin resmi dari Otoritas yang berwenang terkait penawaran produk/layanan keuangan sebelum berinvestasi.
"Masyarakat yang memperoleh janji keuntungan besar dalam waktu singkat mudah kehilangan penilaian rasionalnya," jelasnya.
Untuk itu, OJK mengimbau kepada Satgas yang terdiri dari Kemenkumham, Kominfo, Kemlu, dan POLRI untuk terus berupaya melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak yang membuat aplikasi keuangan atau pinjaman ilegal dengan mengidentifikasi URL dan name package.
"Penelusuran tersebut dilakukan bersama dengan Kominfo dan juga melibatkan Google dan Meta," ungkapnya.
Oleh karena itu, perlu edukasi mengenai investasi yang aman dan legal, serta penegakan hukum yang efektif, ketat dan menimbulkan efek jera terhadap praktik investasi.
Maraknya penawaran investasi bodong, pinjaman online ilegal, dan pinjaman pribadi (pinpri) dengan bunga tinggi, dikarenakan rendahnya literasi dan edukasi digital masyarakat Indonesia. 
.jpeg)
.jpeg)
BERITA TERKAIT: