Vice President Finance PHR Hendra A Ghifari mengatakan, terhitung sejak PHR dibentuk pada 20 Desember 2018, dan diamanahkan mengelola Wilayah Kerja (WK) Rokan pada 9 Agustus 2021 lalu, total jumlah setoran yang dilakukan PHR ke negara mencapai angka Rp 80,2 triliun.
Menurutnya, setoran tersebut merupakan bentuk tanggung jawab PHR atas kinerja yang dilakukan dalam upaya menopang energi nasional.
“Sejak awal kami berkomitmen untuk menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab," kata Hendra, dikutip dari laman BUMN, Senin (1/1).
Kekuatan finansial perusahaan serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, merupakan bukti lebih lanjut dari pengelolaan keuangan yang sehat dan komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik, menurutnya.
Ia menambahkan, setoran ke negara tersebut meliputi, revenue bagian negara, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPh Pasal 15. Selain itu, juga berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pungut (Wapu), PPN Dalam Negeri (DN), Pajak Penghasilan Badan, Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Atas ketaatan dan tanggung jawab pajak yang disetor tersebut, PHR diganjar beberapa penghargaan baik dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), maupun dari pemerintah daerah tempat wilayah operasi PHR.
Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan Pertamina tidak saja memberikan pemasukan kepada negara melalui Dividen namun juga pajak negara. Salah satunya disumbangkan oleh PHR sebagai wujud perusahaan taat pajak dan memberikan kontribusi bagi negara.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menjadi salah satu perusahaan pembayar pajak terbesar di Indonesia. Hingga tahun 2023 ini, PHR telah melakukan setoran ke negara sebesar Rp 80,2 triliun. 
BERITA TERKAIT: