Dalam pidatonya di BNI Investor Daily Summit 2023, Selasa (24/10), Jokowi menyebut bahwa ia dan para menteri akan membahas rencana tersebut dalam rapat bersama.
“Pada hari ini kita juga akan rapat gimana untuk meng-
trigger ekonomi. Kita akan memberikan insentif, belum diputuskan masih rapat sore hari ini. Memberikan insentif pada dunia properti, dunia perumahan, untuk menjaga momentum ekonomi kita,” ujar Jokowi.
Presiden RI itu lebih lanjut memaparkan bahwa pemerintah berencana memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang ditanggung oleh pemerintah dalam transaksi pembelian properti dan perumahan oleh masyarakat.
Rencana tersebut juga mencakup bantuan uang administrasi senilai Rp 4 juta untuk perumahan yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“PPn akan ditanggung oleh pemerintah, dan untuk perumahan yang MBR, untuk masyarakat ekonomi di bawah, ini juga akan diberikan bantuan untuk uang administrasi yang Rp 4 juta itu ditanggung pemerintah. Sehingga akan men
trigger ekonomi kita,” ungkapnya.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi baru untuk memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
Bank Indonesia (BI) sebelumnya telah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan DP 0 persen untuk kredit properti hingga akhir 2024 mendatang, kebijakan yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada Desember 2023.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk mendorong pertumbuhan sektor properti dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Dalam upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam negeri, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berencana memberikan insentif di sektor properti. 
BERITA TERKAIT: