Belum Resmikan Relaksasi DNI Bukti Jokowi Pro Rakyat

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/adityo-nugroho-1'>ADITYO NUGROHO</a>

LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kamis, 29 November 2018, 21:06 WIB

Belum Resmikan Relaksasi DNI Bukti Jokowi Pro Rakyat

Presiden Jokowi/Net

Relaksasi terhadap daftar negatif investasi (DNI) yang baru dikeluarkan pemerintah dianggap sebagai kebijakan pro asing. Meski sudah direvisi kembali, terutama yang menyangkut sektor UMKM.

BERITA TERKAIT:

Politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait memastikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu bersikap pro rakyat dan wong cilik.

"Apalagi saya ada di PDIP terkenal sebagai partai wong cilik, jelas saya bisa pertanggungjawabkan. Sampai hari ini tidak ada dari PDIP yang menegur saya," kata Ara, sapaan akrabnya, dalam diskusi bertajuk 'Tunda Relaksasi Pelepasan Daftar Negatif Investasi (DNI), Jokowi Pro UMKM?' di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (29/11).

Menurutnya, PDIP tidak ingin Jokowi dihujat masyarakat karena mengeluarkan kebijakan yang menyengsarfakan rakyat kecil.

Langkah Jokowi yang belum mengeluarkan peraturan presiden soal Paket Kebijakan Ekonomi XVI sebagai bukti mau mendengarkan saran dan kritiknya.

"Saya rasa ini satu tanda yang jelas bahwa Jokowi pro rakyat, pro UKM. Dan saya pikir ini beliau sangat demokratis," demikian Ara. [wah]