Sistem Masih Tradisional, APBN Rawan Diselewengkan

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Puspa Ghani Talattov mengimbau Kemenkeu tidak hanya melakukan per­ombakan pejabat kunci untuk mengantisipasi penyimpangan pengelolaan anggaran, tetapi juga membenahi sistem pen­ganggarannya.

"Untuk proses perencanaan hingga pencanangan angga­ran untuk transfer dana daerah masih menggunakan cara offline atau tradisional. Jadi selama tidak diperbaiki, penyelewengan anggaran sangat besar rentan ter­jadi," kata Abra kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dia menerangkan, permoho­nan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) daerah, sampai saat ini masih berupa pengajuan pro­posal (belum online). Hal ini berbeda dengan sistem Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang sudah memakai sistem online sehingga masyarakat bisa me­mantaunya.

"Kalau bentuknya proposal maka artinya terjadi tatap muka. Ini kan yang menjadi celahnya," terangnya.

Abra menuturkan, dalam me­netapkan anggaran, Kemenkeu sebenarnya sudah memiliki pertimbangan. Tetapi, jika ada sistem yang belum transparan maka akan menjadi celah.

Abra meminta, Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran menjelang pemilu. Sebab ban­cakan anggaran di tahun politik biasanya berpotensi meningkat tajam. "DAK itu salah satu titik rawan terjadi bancakan. KPK harus hadir, kerja keras awasi anggaran itu," pintanya.

Pengamat ekonomi Ichsanu­din Noorsy juga menekankan tentang pentingnya perbaikan sistem. Menurutnya, penangka­pan terhadap pejabat korup tidak akan memberikan pengaruh be­sar terhadap penurunan prilaku korup. "Jika korupsi sebuah ke­bakaran. KPK sampai sekarang belum berhasil memadamkan sumber apinya. Jangan bermimpi masalah korupsi selesai jika sistemnya tidak dibenahi," kata Noorsy.

Noorsy menuturkan, pem­benahan sistem penganggaran tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Namun harus mencakup semua proses dari legislatif sampai pemerintah.

Seperti diketahui, KPK belum lama ini menangkap Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Per­mukiman Ditjen Perimbangan Kemenkeu Yaya Purnomo. Anak buah Sri Mulyani ini ditangkap setelah melakukan transaksi suap terkait pembahasan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada Rancangan APBN-Peruba­han 2018.

Selain Yaya, KPK menangkap Anggota Komisi XI DPR Amin Santono, dan dua orang pihak swasta yakni Eka Kamalud­din dan Ahmad Ghiast. Dalam kasus ini, KPK mengamankan uang sebesar Rp 500 juta. Uang tersebut diduga sebagai bagian dari 7 persen commitment fee dari dua proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumed­ang dengan total sekitar Rp 25 miliar. KPK menyimpulkan, terjadinya kasus ini disebabkan belum transparannya sistem ang­garan. Oleh karena itu, lembaga antirasuah tersebut meminta pemerintah melakukan pembe­nahan sistem.

Rombak Eselon III

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani merombak susunan jabatan untuk posisi eselon III di kementeriannya. Kemenkeu menunjuk 366 orang dari berba­gai divisi menduduki posisi baru di Direktorat Jenderal dan Sek­retariat Jenderal Kemenkeu.

Pelantikan 366 pejabat baruitu dilakukan oleh Sekjen Kemen­keu Hadiyanto yang disaksi­kan langsung oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati, di Kantor Kemenkeu, pada Rabu (09/05). Perombakan ini dilakukan Ani-panggilan akrab Sri Mulyani, bagian dari upaya mencegah terjadinya praktik penyimpangan anggaran. ***