"Ada beberapa proyek pengembangan infrastruktur perhubungan udara yang akan dikembangkan dengan skema di atas, beberapa di antaranya adalah pembangunan terminal Bandara Tjilik Riwut di Palangkaraya, Bandara Samarinda, Buntukunik Tana Toraja, serta Bandara Nabire. Pemerintah Provinsi dari masing masing daerah sudah menyiapkan lahan untuk pembangunannya," ujar Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso dalam surat elektronik yang diterima redaksi, Senin (23/4).
Dia menjelaskan tentang pembangunan Bandara Kertajati yang belum lama ini kembali dikunjungi oleh Presiden Jokowi. Kata dia, pembangunan bandara ini terkatung-katung sejak studi kelayakan tahun 2003 dan diberikan Izin Penetapan Lokasi tahun 2005.
Saat itu, kata Agus, Pemprov Jabar menyatakan kesanggupannya untuk membiayai sendiri pembangunan dengan APBD. Ternyata, hingga 2011 pun tidak ada realisasi dari Pemprov. Sehingga dalam review ulang dimintakan adanya alokasi APBN untuk memberikan
leverage terhadap bandara ini.
"Kekosongan kegiatan sejak ditetapkan penlok sampai izin penetapan lokasinya selama 5 tahun terlewati, sehingga masa izin hangus. Bayangkan, studi kelayakannya dimulai tahun 2003, penetapan lokasi pertama 2005, namun perpanjangan izin penetapan lokasi diulang tahun 2012 dengan memasukkan kewajiban pendanaan APBN," jelasnya.
"Selama 7 tahun tidak ada kegiatan fisik apapun karena itu izin penetapan lokasi yang lama hangus, lalu diulang lagi tahun 2012 mengingat pekerjaan pembangunan tidak kunjung dimulai. Pekerjaan baru dimulai tahun 2014 untuk pengerjaan pembersihan lahan dan pondasi. Jadi selama 10 tahun proyek ini terkatung katung," sambung Agus.
Dia merasa, melihat kemandegan ini, Presiden Joko Widodo kemudian berfikir progressive dengan menyampaikan pesan untuk memberikan fasilitas infrastruktur penerbangan bagi penduduk Jawa Barat yang tinggal beraktifitas di timur Jakarta dan Jawa Barat pada umumnya.
Dengan demikian penduduk di sebelah timur Jakarta tidak perlu menerobos kemacetan Jakarta bila ingin ke bandara. Selain itu juga tidak perlu berdesakan di Bandara Soekarno Hatta saat musim liburan. Untuk itulah Bandara Kertajati perlu segera dituntaskan.
"Bandara Kertajati juga dapat memfasilitasi aksesibilitas industri yang sedang tumbuh pesat di wilayah Jawa Barat terutama di Bekasi, Cikarang, Karawang sampai Cikampek bahkan Patimban yang tengah menjadi pusat perhatian nasional maupun internasional,†lanjut Agus.
Kegiatan pembersihan lahan dan pondasi dasar yang dimulai dikerjakan pada tahun 2014, kemudian dikebut penuh sesuai instruksi Presiden Joko Widodo melalui program penyelesaian Proyek 15 Bandar Udara Baru yang kemudian dituangkan dalam dokumen RPJMN 2015-2019.
"Yaitu agar kegiatan yang berlarut-larut mangkrak antara lain Bandara Kertajati dapat segera ikut diselesaikan karena praktis tidak ada kemajuan pembangunan sejak 2005," jelas Agus.
Tidak hanya itu, Kertajati juga dimasukkan dalam Program Strategis Nasional (PSN) sehingga sejak tahun 2015 hingga 2017 pembangunan dari dana APBN pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada konstruksi di sisi udara berupa runway pavement, taxiway, appron pavement, airfield lighting, approach light. Bahkan tower dan peralatan navigasinya juga selesai lengkap.
Berbekal modal progress pembangunan infrastruktur sisi udara ini, sebagai Initial Investment yang bisa menjadi Opportunity Value, maka beberapa investor mulai melirik untuk ikut berpartisipasi dalam penyelesaian bandar udara ini.
Dengan prioritas 15 Bandar Udara Baru dan PSN Presiden Joko Widodo serta keseriusan pembangunan konstruksi sisi udara oleh Pemerintah Pusat, maka lokasi yang semula terkatung-katung dan kembang kempis penyelesaiannya itu berubah drastis karena memiliki Initial Investment yang menjadi Opportunity Value utama tersebut yaitu progresivitas pembangunan konstruksi sisi udara dan program Prioritas Nasional," lanjut Agus.
Dengan initial investment yang kemudian menjadi Opportunity Value itu, penawaran berbagai skema pendanaan termasuk swasta, BUMN, PERUM seperti melalui PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah) mulai diyakini investor. Terutama setelah beberapa kali dijelaskan opportunity yang ada dengan keberadaan bandara ini oleh direktorat jenderal teknis yaitu Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.
"Akhirnya banyak investor yang berniat berinvestasi sehingga memudahkan pendanaan pembangunan sisi darat berupa terminal oleh Pemprov Jabar yang diamanahkan kepada PT. BIJB. Dengan banyaknya investasi yang masuk, pembangunan terminal pun bisa diselesaikan dalam waktu dua tahun," jelas Agus.
Sumber pembiayaan PINA di antaranya dari Penanaman Modal; Dana Kelolaan; Perbankan; Pasar Modal; Asuransi; Lembaga Pembiayaan; Lembaga Jasa Keuangan Lain; dan Pembiayaan Lain yang Sah. Salah satu contoh pembiayaan model PINA adalah yang dilakukan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero).
Menurut Agus, keberadaan Bandara BIJB di Kertajati, Majalengka ini mempunyai banyak nilai manfaat, diantaranya untuk membuka moda transportasi baru penerbangan untuk masyarakat sekitar; membuka gerbang ekonomi, industri dan menumbuhkan sektor pariwisata; serta sebagai bandar udara embarkasi haji bagi masyarakat Jawa Barat sehingga mengurangi beban Bandar Udara Soekarno Hatta.
Untuk mengantisipasi melonjaknya penumpang, luas terminal Bandara yang saat ini sanggup melayani 5,6 juta orang per tahun akan dikembangkan pada tahap berikutnya menjadi berkapasitas 20 juta penumpang pertahun.
Sementara itu untuk melengkapi konektifitas antar moda, Bandara Kertajati akan dilengkapi dengan jalur kereta bandara untuk menarik minat dan mempersingkat waktu penumpang dari Jakarta maupun Bandung. Nantinya kereta ini akan membawa penumpang dari Stasiun Gambir menuju Bandara Kertajati dalam waktu kurang dari dua jam. Kereta akan melalui Bekasi Timur, Cikarang, Karawang dan Cikampek. Dengan keberadaan Bandara Kertajati dan kereta bandara ini, efektivitas transportasi masyarakat akan terpenuhi.
"Dengan banyaknya nilai manfaat yang bisa digunakan oleh masyarakat Jawa Barat, di antaranya untuk penerbangan haji dan umroh serta pengembangan industri di Jawa Barat serta kelengkapan antar moda darat, kereta api, pelabuhan laut dengan sentral transportasi udara, bisa dikatakan bahwa bandara ini merupakan bukti rasa "kanya’ah†(rasa sayang) Presiden Joko Widodo kepada masyarakat Jawa Barat," pungkas Agus.
[sam]
BERITA TERKAIT: