HIPMI: RUU Kewirausahaan Diharap Rampung Tahun Ini

Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia mengatakan, Undang-Undang Kewirausahaan akan memperkuat perekonomian nasional. Karena itu, Hipmi berharap RUU Kewirausahaan dapat kelar tahun ini.

Hal tersebut dikatakan Bahlil dalam pembukaan Sidang De­wan Pleno dan Rapimnas HIPMI di Tangerang, Banten, kemarin. Dalam kesempatan itu hadir Presiden Jokowi.

Presiden didampingi Menteri Sekretariat Kabinet Pramono Anung, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Per­dagangan Enggartiasto Lukito, Menteri Pendidikan dan Kebu­dayaan Muhadjir Effendy, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, dan Kapolri Tito Karnavian,

Menurut dia, salah satu usulan penting dalam RUU Kewirausa­haan adalah adanya kewajiban lembaga keuangan seperti per­bankan nasional mengalokasikan 30 persen dari penyaluran kred­itnya untuk membiayai pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menen­gah (UMKM). "Dengan begitu akan banyak lahir pengusaha-pengusaha baru," ujarnya.

Meski Indonesia masuk daftar negara dalam kategori sejahtera, kata dia, tapi rasio kewirausahaan saat ini masih di bawah negara-negara tetangga lainnya. Malaysia jumlah wirausaha mencapai 5 persen, Singapura 7 persen, China 10 persen, Jepang 11 persen, dan Amerika Serikat 12 persen.

Bahlil juga meminta, Presiden Jokowi tak segan memberantas praktik oligarki. Sebab, mo­nopoli di sektor ekonomi akan berdampak pada ketidakseim­bangan mengakses aset-aset ekonomi. Jika terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menodai Program Nawacita pemerintah.

"Oligarki ekonomi, monopoli sudah menjadi penyakit yang harus diberantas. Yang kaya tambah kaya yang miskin ber­tambah miskin. Ini berlawanan dengan Nawacita Bapak Presi­den,"  katanya.

Karena itu, dia berharap, mem­perkuat peran Komisi Pengawas Persaiangan Usaha (KPPU) untuk memberantas praktik monopoli. Peran KPPU harus kuat seperti Komisi Pengawas Korupsi (KPK).

Penguatan KPPU dapat mendistribusi kekayaan men­jadi lebih merata pada seluruh rakyat Indonesia. Saat ini, cuma satu persen penduduk yang men­guasai 49 persen akses ekonomi. "Hipmi akan selalu berada di garda terdepan untuk mendu­kung pemerintah agar tidak terjadi monopoli ekonomi," ujarnya.

Presiden Jokowi meminta, Bahlil merumuskan strategi membangun usaha kecil menjadi menengah, dan usaha menen­gah naik ke kelas atas hingga menjadi konglomerat. "Tolong dirumuskan jurusnya seperti apa, saya terima jadi saja," tutur Presiden disambut tawa dan riuh tepuk tangan semangat peserta.

Bukan cuma itu, mantan Gubernur Jakarta ini juga akan membantu melalui koordinasi perbankan. Sehingga, industri bank umum mau menaikkan angka kredit yang disalurkan ke UMKM. Dengan begitu, permasalahan UMKM di sek­tor permodalan bisa segera teratasi.

Jokowi menyebut, indeks kewirausahaan Indonesia sudah meningkat jadi 3,01 persen, dari sebelumnya 1,6 persen pada 2013. Kenaikan itu dinilai sebagai sinyal positif bagi iklim kewirausahaan yang sudah tum­buh masif di Tanah Air.

"Saya setuju undang-undang ini segera diselesaikan oleh DPR karena di dalamnya menyangkut percepatan ekonomi oleh pengu­saha pemula," ujarnya.

RUU Kewirausahaan Nasion­al telah masuk Prolegnas 2015-2019. Saat ini pembahasannya memasuki Pembicaraan Tingkat I di Panitia Kerja DPR. ***