Menkeu: Moratorium Justru Untuk Perbaiki Kualitas Proyek Infrastruktur

"Dalam jangka panjang tidak ada pengaruhnya (ke pereko­nomian) tapi justru lebih baik lagi," ujar Ani-sapaan akrab Sri Mulyani.

Evaluasi tersebut juga dinilai dapat mencapai tujuan pembangunan yaitu untuk mem­permudah dan efisiensi bagi kehidupan masyarakat. "Kalau kualitasnya buruk, bisa mencela­kan orang," katanya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan, moratorium proyek infrastruktur tidak ada kaitan dengan kurangnya anggaran untuk pengerjaan proyek terse­but. Sebab, proyek-proyek tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Be­lanja Negara (APBN).

Menurut Rini, dana pembangunan proyek murni dari anggaran perusahaan pelat merah. Sehingga, keputusan ini tidak ada kaitannya dengan anggaran negara. "Proyek itu tidak pakai anggaran APBN, enggak pakai anggaran Menteri Keuangan. Itu semua BUMN," katanya.

Menurut dia, penghentian pengerjaan proyek ini hanya ber­sifat sementara dan untuk selu­ruh proyek infrastruktur dengan bentuk struktur melayang. "Ini betul untuk dianalisa, semuanya keamanan sudah terjaga atau tidak, teknisnya sudah benar atau tidak. Sehingga, hal yang terjadi kemarin enggak terjadi lagi," terang Rini.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Jakarta, Trubus Rahardiansyah menga­takan, keputusan moratorium pekerjaan konstruksi yang ber­bentuk konstruksi melayang oleh pemerintah tidak tepat dan akan menimbulkan dampak negatif di sektor ekonomi dan investasi ke depannya.

Menurut dia, akan ada pelam­batan ekonomi karena proyek yang tadinya ditargetkan tepat waktu menjadi molor penger­jaannya. Selain itu, sudah di­pastikan target yang ditetapkan pemerintah untuk proyek-proyek ini tidak tercapai. "Kalau mora­torium berjalan lama, maka efeknya akan semakin besar. Paling dikhawatirkan akan ada pelambatan ekonomi, belum lagi kerugian di sektor sumber daya manusia, akan banyak pengangguran. Padahal saat ini pengangguran di Indonesia su­dah tinggi," kata Trubus kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Sementara, efek jangka pan­jang jauh lebih berat khususnya di bidang investasi. Dengan dihentikannya sementara proyek-proyek konstruksi layang bisa menimbulkan ketidakpercayaan para investor yang berniat mena­namkan modalnya di Indonesia.

"Khusus bagi proyek yang ada investor swasta di dalamnya, banyak investasi yang akan mengalami kerugian. Inves­tornya kabur, sementara investor baru khawatir dan batal mena­namkan modalnya di Indonesia. Padahal, Presiden Jokowi saat ini sedang mati-matian menggenjot investor masuk ke Indonesia, sehingga kebijakan ini akan bertentangan dengan kebijakan lainnya," kata Trubus.

Belum lagi, proyek yang sifat­nya mendesak untuk dirampung­kan dalam waktu dekat seperti proyek yang dipersiapkan untuk menyambut pelaksanaan Asian Games 2018 jadi terbengkalai. Belum lagi dampak kepada industri, pembangunan yang dihentikan artinya pembelian bahan baku berhenti, sementara produksi jalan terus dan akhirnya tidak terserap pasar. ***