Industri Ngarep Insentif

Ketua Umum Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) Safari Azis mengatakan, insentif diper­lukan agar upaya hilirisasi dan peningkatan daya saing industri pengolahan dalam negeri bisa tercapai. "Pemerintah bisa mem­berikan insentif khusus terhadap industri, menghilangkan ekonomi biaya tinggi juga," ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurutnya, pemerintah ber­peran penting dalam upaya harmonisasi hulu hilir. "Kami berharap agar pemerintah dapat melindungi keberlangsungan budidaya dan produksi rumput laut," tegasnya.

Industri pun sebaiknya mening­katkan teknologi pengolahan agar lebih efisien. Kalangan industri juga harus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang han­dal serta menciptakan jaringan pemasaran yang lebih baik.

Selain itu, industri dalam negeri mulai merintis kebun inti dan lebih aktif menjalin kemitraan untuk kepastian bahan baku. Pasalnya, lahan untuk pengembangan budidaya masih terbentang luas.

Saat ini serapan rumput laut petani oleh para pelaku industri pengolahan dalam negeri masih rendah. Hal tersebut dikarenakan daya saing industri lokal yang masih harus ditingkatkan.

"Bahan baku rumput laut banyak tersedia, kita salah satu negara penghasil rumput laut terbesar di dunia. Namun sejauh ini memang banyak diekspor, masih kecil diserap oleh industri lokal," ungkapnya.

Menurut dia, industri pengola­han dalam negeri harus mampu meningkatkan daya saingnya dan mendukung pengembangan komoditas rumput laut. Tidak hanya dari sisi hilirnya saja, tetapi juga mulai dari sektor hulunya.

"Harmonisasi hulu hilir har­us terjaga. Kita tentu meng­harapkan hilir bisa menyerap, namun ternyata kemampuan untuk itu masih kecil, sehingga pelaku rumput laut lebih banyak mengekspornya ke luar karena Industri negara lain lebih siap menyerap rumput laut petani lokal," ujarnya.

Menurutnya, pelaku industri pengolahan lokal harus mampu bersaing dan menyesuaikan pula dengan harga yang berlaku di pasar internasional. "Saat ini harga di dunia sudah transparan, para petani pun sudah tahu dan dapat dengan mudah mengak­sesnya," tuturnya.

Direktur Jenderal Industri Argo di Kementerian Perindus­trian (Kemenperin) Panggah Susanto mengatakan, pasokan sumber daya alam rumput laut dari Indonesia untuk pasar dunia jumlahnya begitu besar. "Seban­yak 85 persen rumput laut di dunia itu berasal dari Indonesia," ujarnya.

Sayang, Indonesia masih men­galami permasalahan dalam, yaitu adanya ekspor rumput laut ke luar negeri yang mencapai 68 persen. Sementara pemenuhan dalam negeri hanya 32 persen dari produksi rumput laut na­sional. "Ini mengakibatkan in­dustri pengelolaan rumput laut dalam negeri kekurangan bahan baku," ujarnya.

Tak hanya itu, industri rumput laut dalam negeri juga menjadi kalah bersaing untuk mendapat­kan bahan baku dengan industri luar negeri, seperti China misal­nya. Apalagi industri rumput laut di China mendapatkan fasilitas dari negaranya.

Panggah menambahkan, po­tensi pengembangan budidaya rumput laut di Indonesia tersebar di 23 provinsi. "Untuk budi daya rumput laut jenis Eucheuma dan Gracilaria tersebar di 17 provinsi,"  ungkapnya. ***