Redam Gejolak Eksternal, Cadev Perlu Dipertebal

Shutdown government atau penghentian sementara operasional Pemerintahan Amerika Serikat (AS), tidak memberi keuntungan bagi rupiah. Mata uang Garuda nyatanya tetap lesu kendati dolar AS tengah mengalami tekanan.

Berdasarkan Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jidsor) Bank In­donesia (BI), rupiah pada Senin (22/1) dipatok di angka 13.334 per dolar AS. Angka ini me­lemah tipis jika dibandingkan patokan Jumat (19/1) di level 13.331 per dolar AS.

Shutdown government AS merupakan konsekuensi dari adanya ketidaksepakatan antara Presiden dan Kongres dalam penyusunan anggaran negara, khususnya terkait pembiayaan.

Ekonom dari Institute for development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhis­tira menilai, dampak shutdown government terhadap Indonesia, seharusnya berdampak positif terhadap nilai rupiah meskipun sangat minim. Di mana proyeksi rupiah masih berada dalam rent­ang yang terkendali di kisaran Rp 13.350-Rp 13.400 ketika terjadi shutdown government.

Bhima berpendapat, hal ini disebabkan pada masa shutdown government, dolar AS cend­erung melemah terhadap mata uang negara lainnya.

"Terjadinya shutdown gov­ernment menyebabkan prospek pemulihan ekonomi AS bisa terganggu. Dalam posisi ini justru harusnya rupiah akan di­untungkan," ucap Bhima kepada Rakyat Merdeka.

Bhima bilang, peristiwa shut­down government AS pernah terjadi pada 1995 hingga 1996 dan 2013. Saat itu, kurs rupiah hampir tidak terpengaruh oleh shutdown government di AS, karena sifatnya yang lebih tem­porer atau jangka pendek, ber­langsung sekitar dua minggu.

Ia mengingatkan, dalam konteks menghadapi situasi shutdown government saat ini, cadangan devisa (cadev) Indo­nesia masih cukup untuk stabi­lisasi kurs. Angka terakhir pada desember 2017 cadev berada di posisi 130 miliar dolar AS.

"Sebagai safety net atau jaring pengaman terhadap gejolak eksternal, cadangan devisa harus terus ditingkatkan nilai maupun kualitasnya, dengan mendorong devisa ekspor non-migas serta devisa pariwisata," sarannya.

Justru yang perlu dikhawatirkan, sambung Bhima, jika shut­down government berlangsung dalam jangka panjang atau lebih dari dua minggu. Dengan pertumbuhan ekonomi AS pada 2017 tercatat sebesar 3,2 persen pada triwulan ke-III 2017, atau tercepat dalam 3 tahun tera­khir, maka shutdown govern­ment akan menurunkan prospek ekonomi AS.

"Secara spesifik jika shutdown government berlangsung cukup lama kinerja perdagangan In­donesia ke AS berpotensi ter­ganggu, sehingga kinerja ekspor Indonesia sepanjang 2018 ber­potensi menurun," sebutnya.

Bhima meminta pemerintah dapat mempersiapkan miti­gasi risiko. Salah satunya den­gan memperluas pasar ekspor ke negara alternatif sehingga ketergantungan terhadap AS berkurang.

Ia bilang, tren positif investasi AS pada 2018 bisa terkoreksi akibat terjadinya shutdown govern­ment,  ditambah adanya reformasi kebijakan AS yang mulai berlaku efektif. Dengan kondisi itu, pe­merintah perlu terus melanjutkan reformasi investasi. Khususnya percepatan perizinan, deregulasi dan evaluasi insentif fiskal.

"Harapannya, efek negatif investasi AS yang berkurang bisa di off-set oleh kenaikan investasi dari negara lainnya. Dampak shutdown government di pasar keuangan akan berimplikasi pada naiknya yield surat utang yang mencerminkan kenaikan risiko, serta keluarnya modal asing dari negara berkembang," bebernya.

Tak jauh berbeda, Analis PT Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail memprediksi, rupiah kemungkinan bergerak di rentang Rp 13.300-Rp13.320 per dolar AS. Namun, di hari kedua tutupnya pemerintah AS, tanda-tanda kesepakatan di dalam Senat AS mulai muncul untuk mengesahkan anggaran pemerintahan.

"Di sisi lain, isu berkurangnya pembelian obligasi pemerintah AS oleh China dan Jepang diper­kirakan juga akan membantu penguatan rupiah mengawali pekan keempat Januari. Laju ru­piah di awal tahun menunjukkan tren penguatan terus menerus," ucap Ahmad optimistis da­lam riset yang diterima Rakyat Merdeka.

Menyoal ini, pemerintah nam­paknya belum mau berspekulasi banyak. Saat ditemui di komplek Gedung BI, Menteri Koordi­nator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani kompak menolak memberikan komen­tarnya. "Saya belum komen dulu ya," ujar Darmin.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga enggan berkomentar terkait hal tersebut. "Untuk hal ini, tak ada komentar sekarang ini ya," kata Sri Mulyani. ***