Impor beras ini direncanakan masuk Indonesia pada sekitar Februari-Maret 2018. Komisi IV melihat rencana pemerintah tersebut jelas akan merugikan petani.
"Sudah jelas dua minggu ke depan petani akan panen raya beras. Jangan sampai para petani kita menjerit dikarenakan rencana pemerintah impor beras," ujar Wakil Ketua Komisi IV dari Fraksi Partai Demokrat, Michael Wattimena dalam keterangannya, Senin (15/1).
Di sisi lain Michael menilai alasan pemerintah mengimpor beras untuk menstabilkan harga beras kurang tepat dan terlalu dibuat-buat.
Untuk itu, kata dia, Fraksi Partai Demokrat akan terus mendesak agar pemerintah membatalkan rencana impor beras. Sebaliknya, Michael menyarankan pemerintah untuk menggelar operasi pasar berkelanjutan melalui Bulog.
"Bukan lantas mengambil keputusan impor beras yang sifatnya mendadak," kritiknya.
Michael juga berharap Satgas Pangan di bawah kepolisian segera bergerak dan bekerja untuk menyelidiki penyebab gejolak harga beras di pasaran.
Menurutnya jangan sampai kenaikan harga beras karena adanya permainan dari spekulan. Selain itu rencana impor beras lebih pada ego sektoral dengan tidak mementingkan masukan dari sektoral, khususnya Kementerian Pertanian.
"Kami Komisi IV melihat tidak adanya tidak ada sinkronisasi atau koordinasi antara Menteri Pertanian dengan Menteri Perdagangan. Harusnya pemerintah duduk bareng, seperti menteri terkait yang berhubungan menangani perihal beras," demikian Micahel.
[san]
BERITA TERKAIT: