RMOL. Komisi VII DPR tak yakin Freeport akan benar-benar membangun pabrik pemurnian konsentrat (smelter) seperti yang dijanjikan selama ini. Sebab, sudah bertahun-tahun rencana itu didengungkan, rencana pembangunan tidak pernah ada kemajuan.
“Soal smelter, sejak awal saya berpendapat bahwa ini tidak akan dibangun. Sampai kiamat juga tidak akan dibangun. Freeport cuma janji-janji surga,†tegas Anggota Komisi VII DPR Harry Poernomo di Gedung DPR, Senayan, Selasa (5/12).
Janji Freeport membangun smelter sudah didengungkan sejak awal 2015. Perusahaan tambang asal AS ini memilih Gresik sebagai lokasi pembangunan. Namun, setelah dicek berkali-kali oleh Komisi VII ke Gresik, selama dua tahun ini, tidak ada kemajuan sama sekali. Bahkan, lahan untuk lokasi pembangunan saja belum ada.
Atas hal ini, Harry menyarankan kepada Pemerintah untuk memikirkan solusi lain yang lebih jitu. Salah satunya dengan cara mengisiasi pembangun smelter. Syaratnya, smelter yang dibuat oleh Pemerintah itu nantinya menjadi potongan harga yang harus dibayarkan dalam divestasi saham Freeport sebesar 51 persen yang akan dilakukan.
“Kalau memang mau divestasi Freeport, kita mengalah saja untuk investasi smelter. Apalagi kan ada PT Inalum (holding BUMN pertambangan). Jadi, bangun saja smelter. Nanti, ini masuk bagian dari divestasi yang dihitung untuk pembagian saham,†terang politisi Partai Gerindra ini.
Bagi Harry, inisiasi itu adalah peluang. Inisiasi itu sekaligus untuk menggertak Freeport agar tidak terus mencla-mencle.
“Kita perlu, lakukan itu. Sebab, sampai kiamat pun Freeport tidak akan bangun smelter,†ucapnya lagi.
Harry kemudian menyindir Freeport. Kata dia, Freeport tidak layak disebut perusahaan besar. Sebab, meski sudah mengeruk emas puluhan tahun di Papua, Freeport tak bisa membangun di daerah sekitar dan membuat pabrik pemurnian untuk pengelolaan hasil tambangnya.
“Saya kira, Freeport ini berlagak gajah ternyata sapi,†sindirnya.
Anggota Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy ikut bicara. Sebagai salah satu anggota Dewan yang ikut mengecek pembangunan smelter ke Gresik, Tjatur sangat kecewa ke Freeport. Makanya, pentolan PAN ini mendesak Pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap Freeport.
Menurut Tjatur, sikap tegas itu harus diambil agar Pemerintah Indonesia tidak terus dipermainkan Freeport.
“Jangan sampai Pemerintah dipermainkan Freeport soal janji membangun smelter ini,†ucapnya.
Anggota Komisi VII Muhammad Nasir menyampaikan hal serupa. Politisi asal Partai Demokrat ini mengingatkan Pemerintah agar tidak gampang dibohongi PT Freeport terkait pembangunan smelter.
Nasir agak kecewa dengan sikap Pemerintah saat ini yang terkesan lemah dalam bernegosiasi dengan Freeport. Akhibatnya, Freeport sering menggampangkan. Janji-janji yang mereka ucapkan juga dengan mudah diingkari.
“Saya khawatir, janji itu (membangun smlter) tidak pernah terealisasi. Soalnya, Freeport selalu ingkar. Proses divestasi saja dari awal sudah sulit, sekarang bangun smelter juga tidak jelas,†ucapnya.
Anggota Komisi VII Eni Maulana Saragih ikut bersuara. Politisi Partai Golkar ini menggap, sejak awal Freeport tidak memiliki niat untuk membangun smelter. Semua yang diucapkan Freeport soal pembangunan smelter bohong belaka.
“Ketika Komisi VII ke Gresik, Freeport tidak ada niat membangun smelter di sana. Karena, sampai sekarang lokasi smelter di Gresik belum jelas tempatnya di mana,†cetusnya.
Akhir Agustus lalu, Jubir Freeport Indonesia Riza Pratama memastikan bahwa pihaknya akan membangun smelter pasca-mencapai kesepakatan dengan pemerintah terkait perpanjangan masa operasi. Pembangunan itu tetap dilakukan di Gresik.
Riza pun memastikan, smelter yang akan dibangun adalah pabrik baru, bukan pengembangan pabrik PT Smelting, yang saat ini sudah ada. Nantinya, kapasitas smelter baru itu mencapai dua kali lebih besar dari PT Smelting.
“Smelter baru dengan kapasitas yang mampu menyerap 2 juta ton konsentrat," ucapnya.
Freeport memperkirakan, pembangunan smelter itu memakan waktu hingga lima tahun dengan nilai investasi mencapai 2,3 miliar dolar AS.
[san]
.jpg)
BERITA TERKAIT: