Peneliti: Harusnya Sri Mulyani Malu Dorong Revisi UU PNBP

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mengatakan secara filosofis, masyarakat membayar pajak agar negara melayani dengan sebaik-baiknya dalam segala urusan. Bukan menambah beban masyarakat dengan adanya PNBP.

"Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), itu skandal. Jadi menurut saya dari sisi latar belakang kenapa undang-undang ini dibuat, pemerintah mestinya malu ya," ungkapnya dalam diskusi publik bertajuk 'RUU PNPB Lolos, Rakyat Tambah Beban' di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (1/11).

Diketahui, RUU PNBP disahkan DPR sesuai dengan naskah akademik yang disodorkan pemerintah pada tahun 2012 lalu, maka akan ada lebih dari 60 ribu pungutan yang dibebankan kepada rakyat. Pungutan itu belum termasuk pajak.

Salamuddin bilang harusnya bukan begitu cara pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak, melainkan dengan memaksimalkan penerimaan pajak di sektor sumber daya alam. Terlebih sampai saat ini, Indonesia masih sebagai eksportir batu bara, nikel, dan gas alam terbesar di dunia.

"(Juga) coba optimalkan negosiasi dengan Freeport. Empat poin negosiasi. Divestasi, pajak, smelterisasi, optimalkan royalti IUPK. Itu aja negosiasi dengan maksimal. Saya kira dapat, paling tidak tiga atau empat kali dari penerimaan yang ada sekarang," ujar Salamuddin.

Lebih lanjut Salamuddin sepakat jika revisi UU PNBP mengarah kepada penerimaan negara di sektor sumber daya alam dibanding harus membebani rakyat.

Salamuddin menegaskan jika UU PNBP dibuat untuk membebani rakyat karena ketidakberhasilan kebijakan sektor pajak, maka sebaiknya Sri Mulyani bersikap jujur.

"Menteri Keuangan kalau tidak mau mundur ya mengakulah ke depan publik bahwa saya ini kurang mampu ternyata untuk merencanakan memanage dan mencapai apa yang dimau oleh Pak Jokowi terkait dengan target penerimaan negara. Jangan sampai orang mau ujian, pas orang mau bayar ujian kena PNBP. Gila benar ini," ketusnya. [nes]