Pemerintah Luruskan Isu Kampanye Hitam

Acara ini difasilitasi Kedutaan Besar Republik (KBRI) Bern-Swiss. Yang hadir dalam forum ini antara lain delegasi dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Gabungan Industri Minyak Na­bati Indonesia (GIMNI), Aso­siasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Dirjen Perdagangan Internasional Kemendag Oke Nurwan memaparkan mengenai produksi CPO Indonesia yang dihasilkan dari kegiatan yang tidak melanggar hukum baik lingkungan hidup mau­pun hak asasi manusia.

"Pemerintah Indonesia telah mewajibkan sertifikat Indo­nesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sejak tahun 2011 untuk menjawab tantangan internas­tional," katanya.

Sementara itu, Executive Director Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Mahendra Siregar mempromosikan keunggulan produk CPO. Menurutnya, Indonesia menjamin keber­langsungan pasokan karena menguasai 55 persen produksi sawit dunia.

"Jumlah produksi Indo­nesia meninggalkan Malay­sia yang hanya 29 persen," ungkapnya.

Anggota Swiss Asia Cham­ber of Commerce (SACC), Barbara Möckli-Schneider mengaku mendapatkan pencerahan.

"Kami mendapatkan infor­masi yang sangat komprehen­sif tentang sawit Indonesia," ungkapnya.

Sementara, Duta Besar RI untuk Swiss, Linggawaty Hakim menilai, Swiss menga­dopsi pendekatan positif terhadap komoditas kelapa sawit khususnya dari Indonesia. Hal itu terlihat dari langkah pemerintah Swiss yang aktif menyalurkan bantuan pem­bangunan dan pembinaan bagi produksi berkelanjutan kelapa sawit di Indonesia. ***