Menteri Rini Pede Inalum Sanggup Beli 41,6 Persen Saham Freeport

Saat ini pemerintah sudah memiliki 9,36 saham Freeport Indonesia dari 51 persen saham yang disepakati pembagiannya oleh pemerintah Indonesia dan Freeport Indonesia.

Menteri BUMN Rini Soe­marno mengatakan, pembelian tetap bisa dilakukan tanpa harus menunggu BUMN Holding Per­tambangan terbentuk.

"Kami sudah menugaskan PT Inalum untuk menjalankan proses pembelian. Jadi, kami memang mengharapkan dan su­dah mengusulkan harus selesai Desember 2018," terang Rini di Jakarta.

Rini menegaskan, pihaknya juga sudah menyiapkan financial advisor serta konsultan hukum untuk mengatur waktu pengam­bilan saham maupun cara valuasi harga divestasi yang tepat.

"Sejauh ini, memang ada kendala dalam valuasi harga Freeport Indonesia. Belum ada harga finalnya," tutur Rini.

Namun begitu, Rini mengusulkan agar pengambilalihan saham Freeport dilakukan seka­ligus atau tidak bertahap.

"Kalau bertahap secara struk­tur finansialnya akan berat. Jadi mending langsung 51 persen," terang Rini.

Menurutnya, bila usulan pengambilalihan ini diterima oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Min­eral (ESDM), maka hal tersebut, akan memudahkan pemerintah mencari investor.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, Deutsche Bank, bank asal Jer­man, tertarik memberikan pinjaman kepada BUMN untuk membeli saham Freeport Indo­nesia.

"Deutsche Bank sudah datang ke kita. Dia berminat membantu financing bagi BUMN yang akan masuk ke Freeport," ujar Luhut.

Bekas Kepala Staf Kepresi­denan ini menambahkan, Pemerintah Daerah yakni Kabupaten Timika juga akan mendapatkan porsi saham Freeport. "Kira-kira nanti dapat 5 persenan," jelas dia.

Freeport sendiri menginginkan hitungan valuasi berdasarkan fair market value dengan memasuk­kan nilai cadangan produksi tambang sampai Tahun 2014.

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean mempertanyakan keuntungan yang bisa didapat pemerintah dengan membeli sa­ham Freeport dengan nilai yang sangat besar. Nilai 51 persen saham Freeport ditaksir sebesar Rp 100 triliun.

"Hitungan saya tidak sesuai. Jika kita membayar Rp 100 trilliun dan hanya menghasilkan dividen tidak lebih dari Rp 1 trilliun per tahun. Lebih baik dana sebesar itu ditempatkan di pasar uang dengan bunga 2% per tahun, kita sudah dapat Rp 2 triliun setiap tahun," kata Ferdinand.

Ferdinand mengatakan, sebe­narnya pemerintah tidak perlu mengeluarkan hingga ratusan triliun untuk bisa mengendalikan Freeport.

Pasalnya, jika kontrak Indo­nesia dan Freeport diakhiri serta tidak diperpanjang setelah be­rakhir pada Tahun 2021 dengan demikian seluruh aset dan cadan­gan tambang Freeport kembali 100 persen ke Indonesia.

"Kita bisa dapat 100 persen gratis, bukan cuma 51 persen. Setelah itu, pemerintah bisa mem­buka tender internasional untuk pengelolaan tambang dengan syarat membentuk perusahaan baru joint venture di mana saham Indonesia 51 persen dan operator 49 persen," tegasnya. ***