Merauke Bangun Industri Sawit

Setelah menggelar Stake­holders Meeting I di Jakarta pada 24 Juli lalu, Pemerintah Kabupaten Merauke kembali gelar Stakeholder Meeting II mengenai Pembangunan Ke­bun dan Industri Kelapa Sawit di Merauke, pekan lalu. Acara ini merupakan pertemuan para pemangku kepentingan indus­tri kelapa sawit khususnya di Kabupaten Merauke dan Boven Digoel, Papua.

Dalam pertemuan tersebut, para pemangku kepentingan menyepakati lima hal. Per­tama, pentingnya investasi bagi kemajuan daerah dan pengentasan kemiskinan. Ter­masuk di dalamnya investasi untuk pengembangan kebun dan industri kelapa sawit.

Kedua, perusahaan dim­inta segera merealisasikan komitmennya membangun kebun plasma sebesar 20 persen dari total lahan. Ketiga, Masyarakat hukum adat dan masyarakat luas perlu mem­peroleh akses seluas-luasnya ke kebijakan pemerintah men­genai pembangunan kebun dan industri kelapa sawit.

Keempat, mendorong masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemer­intah, dan perusahaan terus membangun dialog demi kemajuan masyarakat yang kena pembangunan kebun dan industri kelapa sawit. Terakhir, mendorong pemer­intah, perusahaan, dan LSM mencari laternatif lain untuk memperoleh manfaat sosial, ekonomi, dan budaya

Bupati Merauke Frederikus Gebze mengatakan, meng­hadirkan investor merupa­kan salah satu langkah un­tuk mengisi pembangunan di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan program pemerintah membuka peluang investasi.

Frederikus, mendesak pe­rusahaan agar segera mem­buka kebun masyarakat dan memberdayakan seluruh masyarakat sesuai ketentuan 20 persen pengelolaan hak ulayatnya. "Hanya Merauke yang memberikan total la­han 20 persen untuk plasma di tahun 2016. Kita sudah tanda tangani dan ada seki­tar 7-8 perusahaan sudah memiliki koperasi dan siap mengembangkan masyarakat hak ulayat," ujarnya.

Dia menyayangkan, ketidakhadiran LSM Asing Mighty Earth pada pertemuan tersebut. Ia mengaku sudah geram atas kampanye negatif yang gencar dilakukan LSM asal Amerika Serikat itu.

Dia mengaku berang menda­pat tudingan jika forum stake­holders ini telah dimanipulasi. Padahal, forum stakeholder ini digagas atas inisiatif pemerin­tah daerah berkaitan dengan beban anggaran di dalam Ang­garan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak mampu terus-menerus me­nanggung sebanyak 500 ribu orang di tanah Merauke.

"Bukan berarti dengan adanya investasi berarti merusak dan tidak memperdulikan hutan kita ini. Menjaga dengan ketentuan perundang-undangan yang ada baik melalui rencana tata ruang wilayah, tata ruang bangunan, flora dan fauna," tukasnya. ***