Ekonomi Kita Bakal Terus Jalan Di Tempat

 Ekonom Indef Bhima Yudhis­tira Adhinegara mengatakan, ada beberapa peristiwa politik yang pada akhirnya memberikan dampak pada perekonomian. Antara lain, gaduh Undang- Undang Pemilu, isu toleransi, korupsi, dan isu reshuffle yang masih menggantung.

"Itu semua sumber ketidak­pastian yang pada akhirnya membuat gejolak bagi per­ekonomian. Jika gaduh terus, ekonomi bisa masuki masa surut," katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Bhima mengungkapkan, dampak dari gaduh politik sangat terasa. Hasil survei konsumen Bank Indonesia (BI) periode Juli 2017 mencatat ada penghentian belanja sementara dari kelom­pok masyarakat yang memiliki pengeluaran di atas Rp 5 juta per bulan. Ini terjadi karena mereka melakukan aksi wait and see melihat ekspektasi politik dalam 6 bulan ke depan kurang baik.

"Rata-rata kelompok yang pengeluarannya di atas Rp 5 juta per bulan sedang berpuasa dari konsumsi karena melihat ke depan memasuki tahun politik, situasinya juga kurang mem­baik," ujarnya.

Di sisi lain, lanjut Bhima, adanya faktor instabilitas ke­bijakan. Pemerintah kerap kali melakukan kebijakan yang blun­der. Misalnya, harga eceran tertinggi beras yang berujung pada digrebeknya PT Indo Beras Unggul (IBU). Jadilah, ini senti­men negatif bagi dunia usaha. Jangan heran dunia usaha pun mengerem bisnisnya.

Bhima menjelaskan, kon­disi stagnan mengindikasikan perekonomian sedang dalam kondisi tidak sehat. Harusnya menjadi alarm berbahaya bagi pemerintah jika situasinya tidak berubah. Rencana pemerintah untuk memperbaiki situasi den­gan mengeluarkan paket kebi­jakan baru sangat mubazir. Su­dah 15 paket kebijakan ekonomi hingga kini diterbitkan, namun kenyataannya belum ampuh memecah permasalahan.

Sebelum mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang baru, kata dia, ada baiknya pemerintah mengevaluasi kembali efek­tivitas paket-paket yang telah ada. Kalau ditemukan perizinan yang belum berubah seharus­nya reformasi kebijakan lebih galak.

"Jangan sampai kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap pemerintah makin memudar akibat terlalu banyak menge­luarkan paket kebijakan, tapi tidak berdampak besar untuk ekonomi," tegasnya.

Dirinya mengaku, khawatir ke depan jika situasi ini tidak berhasil diredam pemerintah, target ekonomi yang dicanang­kan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peruba­han (APBNP) 2017 sebesar 5,2 persen cukup sulit digapai. "2017 bisa tumbuh 5,1 persen saja sudah bagus. Tapi, seperti­nya sulit," ucapnya.

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasen­tiantono punya pandangan se­rupa. Tony menilai, ketidakpas­tian ekonomi sangat terasa dan diperparah dengan kegaduhan politik. Aksi demonstrasi besar di Jakarta yang ternyata membekas kepada para pelaku ekonomi, baik produsen maupun konsumen.

Akibatnya, masyarakat wait and see untuk melakukan spending sehingga terlihat adanya penurunan daya beli. Hal ini pun merupakan dampak dari masalah yang terjadi di hulu yang melakukan efisiensi.

"Jadi, saat ini ekonomi Indonesia terlalu gaduh dengan poli­tik. Politik sudah mengganggu kinerja ekonomi lewat jalur kepercayaan sehingga menim­bulkan ketidakpastian. Ini yang harus dikelola dengan baik," ujarnya.

Tony juga mengkritisi wacana redenominasi dan pemindahan ibu kota. Menurutnya, wacana itu justru menambah kegaduhan yang sudah ada. Di sisi lain, Tony juga mencermati hawa pemilu 2019 yang akan terasa mulai 2018. Dirinya melihat kemungkinan besar akan ada extra spending yang artinya akan mendorong sisi demand.

"Tensi politik pasti meningkat. Sehingga bakal gaduh lagi. Intinya, pemerintah jangan me­nambah-nambah perkara yang sudah ada dengan wacana rede­nominasi maupun pemindahan ibu kota," tegasnya. ***