Menteri Rini Klaim Pembentukan Holding BUMN Tak Ada Masalah

Sebelumnya, penggabungan BUMN dalam satu induk usaha ini sempat terkendala akibat muncul gugatan uji materi di Mahkamah Agung (MA) ter­hadap Peraturan Pemerintah (PP) No 72 Tahun 2016 ten­tang Perubahan atas PP No 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas (PT). Namun gugatan tersebut akhirnya dito­lak MA.

Namun begitu, Rini menegaskan, pembentukan holding BUMN masih harus dibahas kembali bersama Komisi VI DPR, karena usulan pembahasan itu adalah inisiatif dari pemerin­tah dan DPR. Selain itu, dirinya juga masih belum bisa memba­has holding BUMN di Senayan, dan kembali digantikan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Sekarang sudah tidak ada masalah karena gugatannya ditolak di MA, dan bisa segera terbentuk. Tapi akan ada pembahasan dulu di Komisi VI, kan kita mitra dengan DPR. Jadi, nanti Menteri Keuangan masih mewakili BUMN, kan ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk me­wakili," kata Rini di Pulau Liran, Maluku Barat Daya, kemarin.

Menurutnya, pembahasan ren­cananya dilakukan dalam waktu dekat usai reses DPR berakhir. Di Komisi VI beberapa waktu lalu ada rapat kerja (raker). Mereka juga sudah bertanya-tanya soal pembentukan holding.

"Tentunya kita ingin menyelesaikan itu, jadi mereka mengusulkan setelah reses ini kita akan raker. Harapannya, rencana pem­bentukan BUMN dapat lebih matang sebelum dieksekusi pada berbagai sektor," tegas Rini.

Jangan Tergesa-gesa

Ketua BUMN Watch Naldy Nazar Haroen mengatakan, hingga saat ini konsep pem­bentukan holding masih belum matang 100 persen. Sehingga dikhawatirkan fungsi holding setelah terbentuk nanti jadi tidak maksimal.

"Kami minta Kementerian BUMN tidak tergesa-gesa mem­bentuk holding BUMN di semua lini bisnis. Kalau kita lihat, dari prosesnya saja tidak matang, buktinya belum ada satu pun holding BUMN yang terbentuk di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo," kata Naldy ke­pada Rakyat Merdeka.

Berkaca dari pengalaman, per­hatian pemerintah terhadap hold­ing BUMN yang sudah terbentuk juga dinilai tidak maksimal. Hal ini terlihat masih adanya hold­ing BUMN yang tidak akur saat menjalankan bisnis.

"Contoh, di Pupuk Indonesia, Semen Indonesia, atau PTPN yang bisnisnya masih sendiri-sendiri dan ada dirut masing-masing. Harusnya kalau sudah holding, direksinya dikecilkan, tunggal saja. Holding itu tidak sekadar menggabungkan be­berapa perusahaan ke dalam satu induk usaha. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dengan matang," tegasnya.

Menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI Ke-72, Men­teri Rini Soemarno mengajak 14 perusahaan pelat merah meningkatkan kontribusinya membangun daerah-daerah ter­luar, salah satunya di Kabupaten Maluku Barat Daya.

"Dalam membangun sebuah daerah dibutuhkan investasi dan sinergi antar BUMN. BUMN di­harapkan tidak hanya membantu dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) melainkan juga menanamkan modalnya. Untuk itu, kami selalu membuat program Sinergi BUMN untuk memaksimalkan peran BUMN dalam membangun daerah-daerah terjauh dan di perbatasan seperti di Kabupaten Maluku Barat Daya." ujar Rini.

Melalui program BUMN Hadir untuk Negeri, kumpulan BUMN ini juga menyerahkan sejumlah bantuan, antara lain bantuan renovasi gereja, seko­lah, bantuan peralatan sekolah, mobil angkutan desa dan hasil bumi, renovasi perumahan, elek­trifikasi rumah warga, sekolah dan lampu jalan, pembangunan sumur bor dan MCK, serta reha­bilitasi perumahan guru.

Terlibat dalam kegiatan tersebut sejumlah BUMN, yakni Telkom, BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri, Jasa Raharja, Kimia Farma, Pertamina, PLN, dan Taspen. Pembangunan di Pulau Liran juga diharapkan dapat terlaksana dengan optimal atas dukungan BUMN sektor transportasi dan logistik, yakni Pos Indonesia, Pelni dan ASDP.  ***