"Saya kecewa dan akan menolak siapapun yang mau menghambat proses lelang ini,†kata Ketua Koperasi Ritel Tambun yang juga pengusaha dodol Garut, Suyono kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/6).
Seharusnya, kata dia lagi, program pemerintah tersebut didukung oleh semua pihak karena menurut catatan pihaknya banyak manfaat dengan sistem lelang tersebut.
"Salah satunya bisa menjamin industri kecil menengah dapat pasokan GKR dengan harga yang wajar,†terangnya.
Menurut Suyono, mereka yang menolak lelang tersebut, tidak tahu masalah adanya GKR yang merembes atau ilegal dan harganya pun tidak terjangkau.
"Mereka itu tidak tahu masalah yang sebenarnya dan hanya fokus kepada kepentingan pribadi," jelasnya.
Suyono menyesalkan adanya anggota Komisi VI DPR RI yang menolak kebijakan pemerintah itu.
"Saya katakan kecewa berat. Maaf DPR RI itu mewakili siapa? Rakyat kecil yang banyak kepentingannya diabaikan atau dia mewakili kelompok,†katanya.
Selain itu, Suyono menduga piha-pihak yang menolak lelang gula itu adalah golongan yang merasa usaha bisnisnya terganggu, namun tidak mau tanggung jawab.
"Bahwa rembesan (gula rafinasi) sangat tidak baik bagi semua termasuk hak IKM atau UMKM yang sering tidak mendapatkan gula. Bahkan harga beli IKM sangat tidak wajar,†jelasnya.
Sebelumnya, Ekonom dan Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira menilai kebijakan pemerintah lelang gula kristal rafinasi merupakan langkah positif untuk mendapatkan harga gula terbaik.
"Model lelang ini kan secara ideal untuk menciptakan harga terbaik. Saya dukung kebijakan ini sebagai bagian upaya Kemendag menyelesaikan masalah rembesan GKR ke pasar konsumsi. Melalui lelang harga lebih adil, kemudian tata niaga diperbaiki, petani kecil bisa akses," ujar Bhima
Namun, ia juga meminta agar pemerintah memperhatikan masalah di hulu industri gula nasional. Mulai dari belum maksimalnya kapasitas produksi gula nasional karena mayoritas pabrik masih menggunakan mesin-mesin lama sehingga tidak produktif.
"Banyak terjadi rembesan, ini berkaitan dengan impor. Ini kan kapasitas produksi bermasalah, pengawasan lemah, ini kasus lama, lah. Di sektor hulu harus diperbaiki," demikian Bhima.
[sam]
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
BERITA TERKAIT: