GP Ansor: Aksi Besar-Besaran Dukung Freeport Aneh Dan Sarat Kepentingan

Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Komunitas Gerakan Solidaritas Peduli Freeport akan menggelar aksi tersebut tiga hari berturut di tiga lokasi berbeda. Yaitu, di Gedung DPR RI Senayan pada Senin (6/3), dilanjutkan di Kementerian ESDM pada Selasa (7/3), dan ditutup dengan aksi di Istana Negara pada Rabu (8/3).

GP Ansor yang menduga aksi tersebut digerakkan oleh kepentingan tertentu.

"Ini pasti demo yang digerakkan oleh kepentingan tertentu. Ironis jika demo ini digerakkan oleh Freeport. Mestinya sebagai perusahaan internasional raksasa, penyelesaian sengketa bisnis seharusnya di atas meja bukan di jalan raya," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, dalam keterangannya, Sabtu, (4/3).

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Gus Yaqut tersebut mencium adanya keanehan terkait gerakan peduli Freeport. Terlebih eksplorasi yang dilakukan Freeport selama puluhan tahun tidak sebanding dengan apa yang diberikan Freeport, baik untuk rakyat Papua maupun Pemerintah Indonesia.

"Agak aneh ada gerakan peduli Freeport. Bukannya lebih pantas jika ada yang peduli Papua akibat eksplorasi tambang Freeport? Kerusakan alam Papua itu tidak sebanding dengan apa yang diberikan Freeport," ungkap Yaqut yang juga anggota Komisi VI DPR RI tersebut.

Yaqut kembali menegaskan bahwa pemecatan terhadap pegawai yang dilakukan Freeport sebagai upaya menekan Pemerintah sekaligus menunjukkan wajah asli kapitalisme korporasi asing yang hanya berorientasi memperoleh keuntungan semata di bumi Nusantara. Belum lagi adanya kesenjangan upah yang diterima oleh pekerja Freeport dengan komisaris utama Freeport di Amerika.

Adapun pada pertengahan bulan Februari lalu, Komunitas Gerakan Solidaritas Peduli Freeport juga telah menggelar aksi di Papua. Dalam aksi tersebut mereka meminta agar pemerintah pusat memberikan izin ekspor konsentrat terhadap PT Freeport Indonesia.

Kali ini, Komunitas Gerakan Solidaritas Peduli Freeport akan mengerahkan ribuan massa untuk mendesak pemerintah mengeluarkan atau izin ekspor konsentrat jangka panjang. "Kita meminta Pemerintah Pusat segera mengeluarkan izin ekspor konsentrat kepada PT Freeport Indonesia," kata Mikael Adii, koordinator aksi, seperti dikutip dari surat izin unjuk rasa yang ditujukan kepada Kapolri.

Rencana aksi massa ini seperti juga memiliki keterkaitan dengan pernyataan CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson baru-baru ini yang menyatakan akan lebih keras menghadapi Pemerintah Indonesia. Adkerson menyebutkan, peraturan baru yang dibuat Pemerintah Indonesia sebagai bentuk perampasan aset Freeport.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia siap melayani rencana gugatan Freeport di pengadilan arbitrase internasional. Dukungan luas mengalir kepada pemerintah untuk tidak takut atas ancaman gugatan tersebut. [zul]