Kereta Cepat Mulai Pembangunan Fisik Maret 2017

Proyek konstruksi yang meli­batkan empat konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan China Railway International Co. Ltd tersebut mangkrak ham­pir satu tahun setelah di-ground­breaking Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal 2016.

Direktur Utama PT KCIC Hanggoro Budi mengatakan, tahap awal konstruksi dikerjakan untuk 26 kilometer (km) pertama yang dimulai dari Walini, Kabu­paten Bandung Barat (KBB).

"Pengerjaan konstruksi akh­irnya bisa terealisasi karena pembebasan lahan yang sudah mencapai 60 persen dari total keseluruhan dibutuhkan," kata Hanggoro di Jakarta.

Saat ini, tanah yang sudah dibebaskan KCIC tersebar mulai dari Purwakarta hingga Bandung Barat. Koordinasi dengan TNI Angkatan Udara juga sudah dilakukan terkait penempatan stasiun keberangkatan kereta cepat di Halim, Jakarta Timur.

Sambil pembangunan fisik berjalan, sambung Anggoro, pihaknya juga melanjutkan penyelesaian pengadaan tanah yang rencananya menggunakan Undang-Undang Nomor 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Terkait rencana pembangunan stasiun kereta di komplek Triko­ra Lanud Halim Pedanakusuma, KCIC dan TNI AU telah menan­datangani pernyataan bersama.

Penandatanganan ini dilakukan oleh Asisten Logistik (Aslog) Kasau Marsekal Muda (Marsda) TNI Yadi Husyadi dan Komisaris PT KCIC Antonius Kosasih, yang disaksikan Kepala Staf TNI AU (Kasau) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Staf Ahli Menteri BUMN Sahal Lumban Gaol, di Mabesau, Cilangkap, Jakarta, Jumat (24/2).

Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, Pangli­ma TNI menyerahkan aset tanah dan bangunan milik kemente­rian Pertahanan/ TNI AU yang ada di komplek Trikora Halim Perdanakusuma, Jakarta untuk dipergunakan sebagai trase jalur, stasiun. Nantinya sarana dan prasarana pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pembangunan stasiun dan trase kereta api cepat merupa­kan program pemerintah yang harus kita dukung, dalam rangka meningkatkan pelayanan trans­portasi untuk masyarakat guna meningkatkan perekonomian sepanjang rute Jakarta-Band­ung," kata Kasau.

Ditambahkannya, TNI AU su­dah menyiapkan kebutuhan tanah untuk pembangunan stasiun kere­ta api cepat seluas 18,6 hektare di kompleks Trikora Halim.

Saat ini di atas tanah tersebut terdapat perumahan dinas dan mess prajurit serta fasilitas sosial lainnya. Oleh karena itu, Ka­sau menegaskan, agar sebelum proses pembangunan stasiun kereta api cepat, terlebih dahulu pihak KCIC membangun rumah dinas, mess prajurit serta fasili­tas pendukung lainya sebagai pengganti di lahan yang sudah disiapkan di Halim Perdan­akusuma, Jakarta.

"Nanti KCIC akan memban­gunkan rumah dinas yang lebih luas dengan fasilitas pendukung­nya untuk warga komplek yang terkena dampak pembangunan dari Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung," tegas Kasau.

Terlalu Dipaksakan

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo menilai, proyek kereta cepat yang terlalu dipak­sakan membuat pelaksanaannya tidak maksimal.

"Studi pembangunannya hanya memakan waktu tiga bulan, ini tak masuk akal untuk pembangunan proyek besar tersebut. Makanya, sampai saat ini pelaksanaannya belum terli­hat," kata Agus kepada Rakyat Merdeka.

Selain itu, ia menilai dari sisi fungsional, kecepatan kereta yang dicapai tidak sebanding dengan manfaat yang didapat.

"Kalau menghabiskan investasi puluhan triliun di wilayah Jawa jelas tidak sesuai visi Nawacita. Mending bangun infrastruktur di kawasan timur Indonesia, atau jalur kereta di Kalimantan, efek ekonominya lebih besar," tegas Agus.

Proyek kereta cepat dibangun konsorsium gabungan antara PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan China Railway Inter­national Co. Ltd, yaitu PT KCIC.

Kepemilikan saham KCIC yaitu 40 persen dimiliki oleh China Railway International Co. Ltd., sementara 60 persen dimiliki PSBI yang merupakan gabungan dari PT Wijaya Karya Persero dengan komposisi pe­nyertaan saham 38 persen, PT Kereta Api Indonesia Persero dengan saham 25 persen, PT Perkebunan Nusantara VIII dengan porsi saham 25 persen, dan PT Jasa Marga dengan porsi saham12 persen. ***