Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti pada acara Seminar Alumni Jepang Bidang Infrastruktur di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, mengatakan, kebutuhan akan ketersediaan infrastruktur di Indonesia masih sangat besar. Namun peningkatannya dalam tiga tahun terakhir juga telah terlihat signifikan.
Hal ini terlihat dari indeks daya saing infrastruktur Indonesia tahun 2016 yang naik ke peringkat 60 dari sebelumnya 62. Meski pada tahun yang sama, indeks daya saing secara keseluruhan turun dari peringkat 37 tahun 2015 menjadi peringkat 41 tahun ini.
Permintaan infrastruktur yang tinggi tentunya membutuhkan pendanaannya yang cukup besar. Dari sekitar Rp 800 triliun pendanaan yang dibutuhkan dalam periode lima tahun, anggaran infrastruktur yang dialokasikan di Kementerian PUPR baru sekitar Rp 300 triliun.
Oleh karena itu, pemerintah membuka kesempatan bagi investasi swasta terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Menurut Anita Firmanti, deregulasi sudah dilakukan untuk memudahkan perizinan bagi invetasi swasta di bidang infrastruktur.
"Selama ini kerjasama pemerintah dan badan usaha masih didominasi jalan tol dan kini juga mulai di sektor air minum dan air limbah. Pembangunan infrastruktur melalui konsep pengembangan wilayah perumahan seperti yang dilakukan Jepang bisa menjadi referensi bagi Indonesia,"kata Anita di Jakarta, Jumat (24/2).
Ia menambahkan, dengan banyaknya kerjasama yang sudah terjalin, terjadi alih pengetahuan yang dimiliki Jepang kepada insinyur Indonesia. Ia juga memberikan apresiasi atas banyaknya tawaran beasiswa dari pemerintah Jepang di bidang infrastruktur kepada mahasiswa Indonesia.
Sementara itu Wakil Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang Masafumi Mori mengaku kerja sama di bidang infrastruktur dengan Indonesia telah dirasakan manfaatnya.
Seminar juga dihadiri oleh Profesor Evawani Ellisa dari Fakultas Arsitektur Universitas Indonesia, perwakilan JICA Indonesia dan sekitar 45 orang alumni Jepang yang bekerja di pemerintahan dan perusahaan swasta.
[wid]
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong peningkatan kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam pembangunan infrastruktur berkualitas. Terlebih tahun 2018 nanti diperingati sebagai tahun ke-60 hubungan kedua negara. 
.jpeg)
