Menurut Rini, saat ini perkembangan UMKM terbentur oleh keterbatasan modal. Selain itu, bentuk bisnis yang tradisional membuat usaha rakyat ini sulit berkembang dan kalah bersaing dengan bisnis modern yang saat ini makin menjamur di Indonesia.
"BUMN bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam meningkatkan kelas UMKM menjadi perusahaan kelas atas. Hampir semua sektor di BUMN bisa membantu, seperti perbankan, jaminan kredit, layanan digital, transportasi dan sebagainya. Jika ini bisa terealisasi, usaha mikro akan meningkat kecil jadi menengah, yang menengah jadi besar," ujar Rini di Jakarta.
Dikatakannya, saat ini banyak UMKM potensial dan seharusnya, dalam puluhan tahun mendatang sudah bisa menjadi pengusaha besar di dalam negeri. Namun begitu, dibutuhkan penggunaan teknologi untuk mendorong UMKM berkembang. Selain itu, UMKM juga harus memperhatikan hak paten produk hingga kemasan.
"Produk kita itu sebenarnya sudah sangat bagus,
good taste. Kekurangannya seringkali packaging atau kemasan yang kurang menarik. Padahal, apapun barang yang kurang bagus, kalau di-
package bagus, jadi lebih menarik," kata Rini.
Untuk itu, Rini mengultimatum agar perusahaan-perusahaan BUMN bersinergi membangun Rumah Kreatif BUMN (RKB) dan wadah bagi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah tersebut terus tumbuh di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Menurutnya, Kementerian BUMN menargetkan 100 RKB bisa terbentuk hingga akhir 2016. Setelah satu bulan mulai diluncurkan pada Oktober lalu, tercatat BUMN yang telah mendirikan RKB di antaranya Bank BNI sebanyak 15, Bank BTN 10, Bank Mandiri 15, Bank BRI 17. Kemudian akan disusul oleh PLN, Pertamina dan Telkom.
"Sampai akhir 2017 di setiap kabupaten/kota ditargetkan sudah ada Rumah Kreatif BUMN, yaitu 514. Sehingga, sebanyak 45 juta UMKM yang ada di Indonesia dapat naik kelas. Dalam RKB, produk-produk UMKM dapat dipasarkan langsung secara online melalui situs
belanja.com yang telah memiliki jaringan luas ke level internasional," ujar Rini.
Selain itu, melalui RKB juga ada pustaka digital dari buku-buku yang dihasilkan Balai Pustaka agar bisa diakses masyarakat. Bahkan RKB dapat terus melakukan ekspansi bukan hanya ke UMKM, namun kepada star up yang kalangan generasi muda bisa masuk.
Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar menyebut, selain memberikan pemasukan bagi negara melalui pajak dan dividen setiap tahunnya. Dalam Undang-undang, BUMN juga berkewajiban menjadi agen pembangunan yang berperan serta meningkatkan ekonomi bangsa dan rakyat Indonesia.
"Sudah jelas hal ini diatur dalam Undang-Undang. BUMN bukan semata-mata hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi juga harus bisa berkontribusi terhadap pembangunan, sebagai agen pembangunan (
agent of development) di semua bidang. Namun selama ini kenyataannya kan belum berjalan," kata Nasril kepada
Rakyat Merdeka.
Dilanjutkannya, jika hal tersebut belum dijalankan perusahaan pelat merah, Kementerian BUMN sebagai regulator dan pembina BUMN harus turun tangan agar terus mendorong BUMN untuk berperan sebagai agen pembangunan.
Setengah Hati....
Pengamat BUMN Ferdinand Hutahaean mengatakan, peran BUMN selama ini untuk menopang dan membantu UMKM di Indonesia masih tergolong biasa saja. Belum ada upaya maksimal yang dilakukan.
"Ini terlihat dimana UMKM kita sekarang tidak terlihat bertumbuh pesat dan tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa UMKM kita akan menjadi kekuatan ekonomi utama. Saya melihat peran BUMN juga setengah hati membantu UMKM," ujar Ferdinand kepada
Rakyat Merdeka.Dilanjutkannya, saat ini BUMN juga tidak memiliki kemauan serius untuk membantu usaha rakyat, meski sebenarnya mereka mampu melakukannya karena memiliki program
Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
Sebenarnya tidak ada kendala, tapi mereka juga tidak punya kemauan. BUMN masih kurang memperhatikan UMKM karena melihat ekonomi UMKM ini kecil. Jadi mereka fokus pada yang besar dulu,†tegasnya. ***
BERITA TERKAIT: