Pemerintah Masih Gamang Rumuskan Kebijakan Tambang

Ia mengatakan, masih banyak hal yang harus dipertimbangkan pemerintah. Pemerintah juga ingin mendengar masukan dari banyak pihak sebelum mengambil keputusan final.

"Kami bicarakan antar kementerian, dari Perindustrian, BUMN, Menkumham, ESDM, dari BKPM dan Keuangan. Kita dalam rangka mencari solusi terbaik, masih ada waktu untuk diskusi," kata Arcandra usai rapat soal hilirisasi tambang, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (2/11).

Dalam merumuskan kebijakan ini, pemerintah masih menunggu masukan dari banyak kalangan salah satunya dari pelaku-pelaku industri dan Focus Group Discussion (FGD).

"Semua input, masukan yang berguna, agar kita mendapat solusi terbaik," lanjut dia.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, yang turut hadir dalam rapat itu mengatakan bahwa salah satu persoalan yang menjadi fokus pemerintah adalah pembangunan smelter. Pembangunan smelter sendiri sudah diatur di dalam UU, yakni dibatasi hanya sampai tahun 2017.

"Kan undang-undangnya membatasi sampai 2017. Jadi solusinya seperti apa. Nanti Pak Menko Perekonomian (Darmin Nasution) yang memutuskan," jelas Yasonna. [ald]