Konglomerat Kuasai Jutaan Hektar Lahan, Sofyan Djalil Harus Bela Rakyat

Desakan tersebut disampaikan Direktur The Indonesian Reform Institute, Syahrul Efendi Dasopang, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL (Jumat, 16/8).

"Kementerian Agraria dan Tata Ruang harus bertindak memastikan agenda Reforma Agraria berjalan secara cepat dan efektif. Segala hambatan hukum yang masih ada, harus diselesaikan," tegas mantan Ketua Umum PB HMI ini.

"Kementerian yang dipimpin oleh Sofyan Djalil harus memastikan posisinya sebagai pembela rakyat, bukan konglomerat. Sebab, Menteri yang sekarang tidak terlihat geregetnya," demikian Syahrul.

Pernyataan Syahrul ini terkait permintaan Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas agar Pemerintah mengambil sebagian besar tanah yang dikuasai konglomerasi untuk dibagikan kepada rakyat miskin. [Baca: Komnas HAM: Bagikan Ke Rakyat, Tak Ada Alasan Pengusaha Kuasai Lahan Jutaan Hektar]

Kemarin Hafid Abbas menjelaskan berdasarkan laporan Bank Dunia pada 15 Desember 2015, sebanyak 74 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh 0,2 persen penduduk. Hal itu terbukti ada perusahaan yang didirikan pengusaha keturunan Tionghoa memiliki tanah 5 juta hektar.

Padahal dia menegaskan tak ada alasan bagi seorang pengusaha menguasai tanah seluas itu. Karena Pemerintah harus mengambil sebagian besar tanah yang dikuasai konglomerasi besar di Indonesia dan membagikan kepada kelompok masyarakat miskin.

"Jadi 5 juta hektar tanah yang dimiliki satu orang itu boleh digusur, diambil sebagian oleh negara, dan dibagi ke kelompok miskin, yang sekarang ini Sinar Mas memiliki 5 juta hektar," tegasnya.

Menurutnya, distribusi tanah yang terjadi saat ini menunjukkan negara telah dimiliki sekelompok kecil penduduk. Sementara orang miskin tidak memiliki celah untuk keluar dari kemiskinannya karena mereka tidak mempunyai tanah.

Penguasaan lahan oleh kelompok kecil penduduk ini, katanya menambahkan, berimbas pada maraknya penggusuran di beberapa kota, termasuk di Jakarta. [zul]