AKLI Dan APEI Dukung Program 35.000 MW, Tapi Keluhkan izin Usaha

Pertemuan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6). Yang mendampingi Presiden adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

AKLI dan APEI sendiri merupakan sebuah wadah atau himpunan dari para instalatur listrik Indonesia. Ketua Umum APEI, Puji Muhardi, menyampaikan kepada Jokowi bahwa mereka mendukung penuh proyek listrik 35.000 MW beserta infrastruktur lain yang dirancang pemerintah.

"Keluarga besar AKLI beranggotakan 7.300 perusahaan yang tersebar di 33 provinsi dan 175 kabupaten/kota dengan karyawan sekitar 50.000 orang dari Sabang sampai Merauke," ujar Puji kepada Jokowi.

AKLI dan APEI memastikan pemerintah tidak berjalan sendirian menghadapi krisis listrik. Mereka siap membantu pemerintah mewujudkan program pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat Indonesia.

"Pemerintah tidak sendirian untuk hal ini. Puluhan ribu pasukan kami, instalatir listrik, kami siap membantu program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi rakyat Indonesia. Mohon kami dilibatkan," lanjutnya.

Namun, di sisi lain, AKLI dan APEI mengeluhkan kesulitan yang mereka hadapi terkait izin usaha dan sertifikasi tenaga kerja. Dalam menjalankan operasinya, sekitar 80 persen anggota AKLI belum berbadan hukum dan tidak mampu memperpanjang izin usaha karena diharuskan berubah menjadi PT dan memiliki banyak tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi sebagai syarat perizinan usaha.

Mereka juga melaporkan soal perizinan usaha ketenagalistrikan dan usaha jasa konstruksi yang tumpang tindih akibat UU Jasa Konstruksi, UU Ketenagalistrikan, dan UU Ketenagakerjaan. Hal tersebut dirasa berat bagi anggota AKLI dan APEI dan dikhawatirkan akan menurunkan daya saing perusahaan dan tenaga kerja dalam memasuki MEA.

"Ibarat ojek, kami harus punya 3 SIM, 3 STNK, dan 2 BPKB," jelasnya. [ald]