Direksi Pelindo II Jangan Mau Disetir Kanan-Kiri...

Pelantikan kelima direksi baru ini merujuk kepada Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pemberhentian dan Pengang­katan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia.

Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya mengklaim, empat dari lima direksi baru IPC yang berasal dari eksternal perusahaan dikenal profesional dan memiliki kecakapan serta pengalaman yang baik di bi­dangnya.

Untuk itu, formasi baru pemimpin IPC diharapkan da­pat melakukan pembenahan dan pembaharuan di seluruh cabang pelabuhan dan anak perusahaan milik IPC serta mampu mem­bawa penyegaran bagi seluruh lini manajemen IPC.

"Jajaran Direksi baru harus dapat menyebarkan energi positif hingga IPC kemudian dikelola dengan semangat yang terba­rukan, harapan untuk perbaikan dan kebaikan serta keberanian untuk menghidupkan kembali mimpi-mimpi besar korporasi dalam memajukan dunia ke­pelabuhanan di Indonesia," jelas Elvyn dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, saat ini IPC membutuhkan pemimpin yang memiliki loyalitas pada kepent­ingan perusahaan, kesepahaman pemikiran tentang arah perusa­haan, dan kecakapan memadai yang disertai dengan sikap pedu­li agar IPC sebagai organisasi, mampu menghadirkan kinerja yang baik dan memperbaiki tata kelola pelabuhan.

Adapun susunan Direksi baru IPC per tanggal 16 Mei 2016, yakni Direktur Utama Elvyn G Masassya, didampingi enam direktur: Saptono R Irianto, Dani Rusli Utama, Disril Revo­lin Putra, Iman Rachman, Riri Syeried Jetta, dan Prasetyadi.

Mereka menggantikan direksi sebelumnya, yakni Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Dede R Martin yang sekaligus merangkap Direktur Pembinaan Anak Perusahaan, Direktur Op­erasi Dana Amin, Pelaksana Tugas Direktur Teknik Saptono R Irianto, Direktur Keuangan Orias P Moedak, Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Saptono R Irianto.

Harus Kompeten

Anggota Komisi VI DPR bi­dang BUMN Refrizal menilai, bongkar pasang direksi BUMN menjadi kewenangan Kemente­rian BUMN sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan BUM. Meski begitu, katanya, Menteri BUMN Rini Soemarno harus menunjuk atau mereko­mendasikan orang-orang yang memiliki background sesuai dengan bisnis BUMN tempat mereka bekerja nantinya.

"Rotasi memang kewenangan Kementerian BUMN, asalkan proses pemilihannya transparan dan orang-orang yang dipi­lih kompeten. Komsi VI DPR sebagai mitra BUMN dan pe­merintah tentu akan mengawasi kinerja mereka. Biarkan direksi ini bekerja dulu, nanti akan ada evaluasi," tegas Refrizal.

Meski tidak dari latar bela­kang yang sesuai, kata Refrizal, Direksi BUMN harus diisi orang yang punya prinsip sehingga tidak bisa disetir kanan-kiri.

"Karakternya harus kuat dan memiliki visi-misi yang jauh ke depan untuk memajukan perusa­haan. Apa pun background-nya," tegas Refrizal.

Pengamat BUMN dari Aso­siasi Ekonomi Politik Indone­sia (AEPI) Salamuddin Daeng mengatakan, perubahan susunan direksi memang diperlukan dengan tujuan menjadikan pe­rusahaan tersebut menjadi lebih baik. Pasalnya, perusahaan mi­lik negara seperti Pelindo II memiliki aset yang begitu besar sehingga diperlukan orang-orang yang kompeten dalam mengelola perusahaan.

"Karena mengelola aset dalam jumlah besar itulah, pemilihan direksinya harus sangat berhati-hati. Dilihat background-nya bagaimana," kata Salamuddin kepada Rakyat Merdeka.

Ia berharap, perombakan direksi, khususnya di Pelindo II, dapat memberikan angin segar pasca terjadinya berbagai kasus yang menimpa perusahaan tersebut. Apalagi, hal ini masuk dalam ranah wewenang Kemen­terian BUMN sebagai pemegang saham terbesar.

"Kalau milihnya benar, pasti perusahaannya berjalan baik. Tapi kalau nggak, ya masalah yang ada tetap nggak terselesai­kan. Yang penting benahi secara internal agar memiliki SDM (sumber daya manusia) yang kompeten," katanya. ***