"Intinya ekonomi kerakyatan itu kita bukan menerapkan satu kebijakan untuk semua sama. Jadi harus bisa bedakan mana untuk yang mapan, belum mapan, miskin, kecil, kita harus bisa bedakan," ujar Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) saat membuka Rapat Konsolidasi Partai Perindo DKI Jakarta, di MNC Tower, Kebon Sirih (Jumat, 13/5).
Menurutnya, kebijakan ekonomi pemerintah yang dikomandoi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) belum tepat sasaran. Kebijakan itu belum melihat kemampuan masyarakat. Imbasnya, tingkat kesenjangan antara masyarakat menengah keatas dan kebawah makin melebar.
"Makin lama, makin terbuka. Semakin tidak menguntungkan masyarakat kecil," kata HT.
Dia tegaskan, dengan kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat kecil, maka akan semakin membuka peluang lahirnya masyarakat menengah ke atas baru yang kontribusinya juga akan dirasakan negara.
"Kalau tiap tahun jumlah masyarakat menengah ke atas meningkat maka yang bayar pajak juga bertambah banyak, lapangan kerja juga semakin terbuka," jelasnya.
HT menambahkan, ketika kondisi masyarakat menengah ke atas di Indonesia dominan, maka penerapan kebijakan ekonomi bebas juga bisa efektif dilakukan. "Seperti dinegara barat, mereka disana makin liberal makin bagus, peta kompetisinya sama," jelas bos MNC Group itu.
Kepada ratusan kader yang hadir, HT juga mengingatkan bahwa kinerja partai tidak hanya terbatas pada kegiatan politik jelang pemilu. Kader harus terus menyapa masyarakat dengan program-program yang bermanfaat.
"Saya minta diatur seaktif mungkin, bangun terus, karena kerja partai itu tidak ada batas waktunya," tandasnya.
[wah]
BERITA TERKAIT: