"Amanat Undang-Undang Minerba jelas bahwa Kontrak Karya Freeport Indonesia baru bisa dibahas dua tahun sebelum kontrak habis di 2021. Artinya, kontrak baru dapat ditentukan diperpanjang atau tidak pada tahun 2019," ujar peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Agus Priyanto.
Selain itu, pembahasan perpanjangan kontrak juga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 77/2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Minerba. Di dalam PP ini juga diinsitruksikan bahwa pengajuan perpanjangan kontrak maksimal dua tahun sebelum masa kontrak berakhir.
"Jadi, pernyataan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM (Dadan Kusdiana) bahwa percepatan perubahan rezim pengelolaan Freeport sebagai terobosan hukum dan tidak melanggar perundang-undangan sangat tidak masuk akal. Jelas-jelas Undang-Undang Minerba mengamantkan pembahasan kontrak dilakukan maksimal dua tahun sebelum kontrak tambang habis," imbuh Agus.
Lebih lanjut Agus menilai alasan Kementerian ESDM bahwa percepatan perpanjangan kontrak untuk memberikan kepastian bagi investor asing mengingat dana investasi yang dikeluarkan oleh Freeport besar yakni mencapai 15 miliar dolar AS, tidak bisa diterima dan sangat mengada-ada.
Menurut Agus lagi, sikap dan keberpihakan Menteri ESDM Sudirman Said kepada Freeport sama seperti yang dilakukan Menteri ESDM di era rezim SBY.
"Menteri ESDM beserta jajarannya di Kementerian ESDM saat ini dengan ESDM era SBY tidak ada perbedaannya. Kementerian ESDM saat ini dan pendahulunya sama-sama berkilah bahwa percepatan perpanjangan kontrak untuk memberikan kepastian bagi investor asing," tukas Agus.
[dem]
Pembahasan perpanjangan kontrak Freeport di Kompleks Pertambangan Grasberg Papua yang dilakukan Kementerian ESDM melanggar Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). 
.jpg)
BERITA TERKAIT: