AirNav Indonesia Siap Ambi Alih Sektor ABC

LAPORAN:

Kamis, 17 September 2015, 08:10 WIB

AirNav Indonesia siap mendukung pemerintah mengambil alih sektor ABC dalam waktu satu tahun. Di mana area Sektor A merupakan wilayah di bagian utara Singapura, Sektor C mencakup bagian utara, dan Sektor B daerah sekitar Laut Cina Selatan.

BERITA TERKAIT:

Pengelolaan tata ruang udara Sektor C (ketinggian di atas 24.500 kaki) dilakukan Singapura, sedangkan ketinggian di bawah 24.500 kaki, dikelola Malaysia.

"Jika dalam setahun ini kita memodernisasi peralatan, kita optimistis bisa kuasai Sektor ABC," ujar Direktur Services Development dan IT AirNav, New In Hartaty Manullang, dalam rilis yang diterima, Kamis (17/9).

Hartaty mengatakan, kesiapan mengambil alih kedaulatan udara NKRI, menjadi langkah konkret AirNav mendukung roadmap transformasi BUMN dalam lima tahun yang sudah disusun Menteri Rini Soemarno. Presiden Joko Widodo menargetkan, dalam tiga tahun ini Indonesia harus bisa merebut kembali kedaulatan udara NKRI di sekitar Kepulauan Natuna dan Batam yang selama ini dikuasai Singapura dan Malaysia.

Hartaty bersama sejumlah pakar lainnya menjadi motor pembentukan Kelompok Perencanaan Penerbangan Indonesia (KP3I). KP3I merancang perumusan grand design master plan penerbangan nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendukung aspek pertahanan dan keamanan negara.

Target awal KP3I adalah menata penerbangan hingga menyentuh kawasan terpencil, sekaligus pengambilalihan wilayah ruang udara sekitar Kepulauan Natuna, yang sudah diinstruksikan Presiden Joko Widodo direbut dalam tiga tahun.

"Pengambilalihan sektor ABC bukan sekadar aspek pelayanan, tetapi juga martabat bangsa berdaulat. Maka lobi-lobi antarnegara juga perlu dilakukan agar bersamaan menegakkan kedaulatan," tambah New In Hartaty.

Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli dan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu turut merespon lantaran kini Indonesia sudah memiliki alat canggih.

"Pengambilalihan sektor ABC bukan sekadar aspek pelayanan, tetapi juga martabat bangsa berdaulat. Maka lobi-lobi antarnegara juga perlu dilakukan agar bersamaan menegakkan kedaulatan," tambah New In Hartaty.[wid]