Jadi Importir Minyak, Pemerintah Nggak Perlu Ngotot Gabung OPEC

"OPEC ini kan gabungan negara pengekspor minyak. Sedangkan Indonesia bukan eksportir atau nett importir," ujar Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmi Radhi kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dia menuturkan, di dalam OPECitu ada kewajiban harus bisa memenuhi kuota produksi minyak. Apakah syarat itu bisa dipenuhi Indonesia, sementara lifting minyak cenderung turun.

Fahmi tidak sejalan dengan alasan pemerintah ingin masuk OPEC agar lebih dekat dengan pasar sehingga mudah mendapatkan informasi mengenai harga minyak. Menurutnya, OPEC memang dibentuk untuk menentukan harga minyak dunia. Namun faktanya, dalam 5 tahun terakhir harga minyak selalu ditentukan pasar atau Amerika. "Tujuan OPEC tidak pernah tercapai. Jadi apa keuntungan Indonesia jika masuk OPEC? Nanti malah pemborosan karena bergabung menjadi anggota tentu ada biaya yang harus dikeluarkan," kritiknya.

Fahmi menuturkan, jika tujuannya untuk mendapatkan harga impor murah, nggak perlu masuk OPEC segala. Akan lebih efektif, bila memperkuat hubungan bilateral dengan negara penghasil minyak, seperti Arab Saudi dan Iran.

Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto juga menilai rencana pemerintah tidak masuk akal. "OPEC itu perkumpulan negara penghasil minyak bukan negara yang ketergantungan minyak," sendirnya.

Dito mengatakan, kebutuhan minyak Indonesia sekitar 60 sampai 70 persennya dipenuhi dari impor. Indonesia akan dianggap tidak tahu diri bila mengajukan diri ingin menjadi anggota OPEC.

Ide untuk bergabung lagi dengan OPEC dilontarkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Ide ini kemudian disambut positif oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil.

Sofyan menyadari Indonesia bukan eksportir minyak berskala besar. Menurutnya, kapasitas Indonesia hanya sebagai pengamat sebelum bisa menjadi anggota penuh. Dengan aktif di OPEC, diharapkannya, bisa lebih cepat mengetahui perkembangan harga-harga minyak dunia. ***