Sebaliknya, program andalan pemerintah tersebut harus dijalankan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Demikian disampaikan pengamat politik Adi Prayitno menanggapi polemik dugaan keterlibatan sejumlah kader partai politik dalam pengelolaan dapur MBG.
"Program makan bergizi itu jangan diorientasikan untuk cari untung karena program MBG harus diorientasikan sebagai upaya niat baik pemerintah untuk membantu adik-adik kita yang membutuhkan, mengatasi kekurangan gizi, menghilangkan stunting, sekaligus menciptakan ekosistem ekonomi. Bagi saya ini gagasan bagus yang mesti dibela," kata Adi lewat kanal Youtube miliknya, Kamis, 2 Juli 2026.
Meski demikian, Adi menegaskan praktik di lapangan harus diawasi secara ketat. Apabila terbukti ada pengelola dapur MBG yang menyalahgunakan kewenangan, terlebih memiliki afiliasi dengan partai politik dan berpotensi melakukan tindak pidana korupsi, maka aparat penegak hukum harus bertindak tegas.
"Kalau memang betul ada orang yang mengelola dapur MBG, apalagi terafiliasi dengan partai politik tertentu dan menyalahgunakan wewenang sehingga berpotensi korupsi, ya harus ditindak," tegasnya.
Menurut Adi, penggunaan anggaran negara melalui APBN wajib dipertanggungjawabkan dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Karena itu, Adi mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG agar tidak menjadikan program tersebut sebagai sarana mencari keuntungan.
"Kalau hari ini ada yang mengelola MBG pikirannya cari untung, itu kan menyakiti hati rakyat," pungkasnya.
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dijadikan ladang mencari keuntungan pribadi maupun kelompok. 
BERITA TERKAIT: