Program Jaring Harapan Rakyat yang Diabaikan Perbankan

"Secara simbolis pembiayaan oleh pemerintah pada sektor kelautan di mana nelayan sebagai obyek penerima langsung merupakan sebuah harapan besar pada program kesejahteraan yang menyentuh langsung kepada rakyat kecil," kata anggota Komisi IV DPR dan anggota Badan Anggaran DPR, Andi Akmal Pasluddin melalui rilis tertulis, Senin (11/5).

Selama ini, rakyat kecil pada sektor petani dan nelayan, lanjut Andi Akmal, merupakan kelompok masyarakat yang dipandang sebelah mata oleh perbankan. Hal ini lantaran pekerjaan petani dan nelayan, tidak memiliki rutinitas keuangan bulanan, sehingga pihak perbankan merasa dirugikan jika memberi pinjaman kepada kelompok masyarakat ini.

"Program Jaring (Jangkau, Sinergi, Guideline) yang diresmikan pak JK di Takalar, Sulsel dengan target utama peningkatan pembiayaan sektor kelautan dan perikanan merupakan pintu gerbang keberpihakan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat kecil. Karena ini dapat ditularkan kepada pembiayaan petani yang selama ini dikelola Kementerian Pertanian dan belum menunjukkan hasil yang memuaskan di masyarkat," papar Andi Akmal.

Legislator PKS ini menerangkan, pembiayaan di sektor pertanian sudah ada di mana pengelolaannya dilakukan  oleh direktur pembiayaan eselon dua di bawah dirjen prasarana dan sarana pertanian dalam bentuk Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP).

Meskipun program ini ada pengaruhnya bagi petani kecil, tingkat keberhasilannya jauh di bawah 50 persen. Ini dikarenakan pemahaman petani dan proses kontrolnya sangat kurang. Petani menganggap bahwa dana dari pemerintah dianggap hibah sehingga tanggung jawab mengembalikan dana di abaikan. Di lain pihak, sosialisasi dan pendampingan terhadap petani sangat kurang karena lemahnya sistem dan SDM yang dilibatkan. Ini penyebab utama rendahnya keberhasilan program PUAP.

"Kami di legislatif akan mendukung dan mengawal program (Jaring) ini untuk dapat diterapkan pada petani dan nelayan. Sehingga petani dan nelayan memahami tentang pembiayaan, resiko bisnis dan merasa didukung secara psikologis oleh regulasi otoritas pemerintah," pungkas Andi Akmal.[wid]