Pos Raya Minta Pemerintah Perkuat Ekonomi Mikro

Rakernas 10-13 Februari ini bertema "Melalui Rapat Kerja Pos Raya, Kita Kawal Program Nawacita Presiden Jokowi agar Manfaatnya Dirasakan Langsung oleh Rakyat". DPD Pos Raya seluruh Indonesia menghadiri acara ini.

Menurut Ketua DPP Pos Raya, Ferdinandus Samaun, tujuan dari Rakernas untuk menyamakan pola pikir, persepsi, gerak dan langkah para relawan Pos Raya dalam merumuskan berbagai kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat melalui penguatan ekonomi mikro.

Saat ini, jelasnya, kontribusi ekonomi mikro sangat besar dalam perekonomian nasional.  Peran sektor ekonomi mikro ini terlihat ketika terjadi Krisis Ekonomi 1998.

"Sektor ekonomi mikro bertahan dari kolapsnya ekonomi, sementara sektor yang lebih besar justru tumbang oleh krisis. Itu bukti kalau sektor ekonomi mikro sangat tangguh,” katanya.

Ferdinandus menegaskan ada beberapa faktor yang membuat UKM tahan terhadap krisis. Pertama, tidak memiliki utang luar negeri. Kedua, tidak banyak utang ke perbankan karena mereka dianggap tak memiliki akses ke bank (unbankable). Ketiga, menggunakan input lokal. Keempat, berorientasi ekspor. Bahkan sumbangan terhadap produk domestik bruto mencapai 54-57 persen.

Melalui Rakernas ini, para relawan Pos Raya diajak untuk berperan aktif dalam mendukung penguatan ekonomi mikro agar kontribusinya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Lebih lanjut dia mengatakan, usaha mikro di Indonesia menunjukkan tanda-tanda peningkatan yang cukup mengembirakan. Dari data statistik menunjukkan jumlah unit usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) mendekati 99,98 persen dari total unit usaha di Indonesia.

Sementara jumlah tenaga kerja yang diserap  mencapai 91,8 juta orang atau 97,3 persen dari seluruh tenaga kerja Indonesia. Hal ini mencerminkan peran sektor usaha mikro terhadap laju pertumbuhan ekonomi sangat signifikan karena pelaku usaha mikro lebih banyak bergerak di sektor ril.

Dia menambahkan,  negara besar dan kaya sumberdaya alam seperti Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar membutuhkan kegiatan ekonomi yang berpijak pada sektor ril.

Untuk itu kata Ferdinandus, investasi swasta (termasuk asing) perlu diarahkan pada penanaman modal di sektor ril bukan non ril. Sebab, aliran dana investasi yang berupa "hot money" hanya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang semu dan rentan terhadap gejolak politik. [ald]