Kepala Unit Pengendalian Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widhyawan Prawiraatmadja menginginkan Pertamina segera menyerahkan proposal mengeÂnai pengambilalihan pengeloÂlaan Blok Mahakam.
"Kami inginnya lebih cepat lebih baik. Pertamina harus bilang kepada kami, maunya apa," ujarnya.
Menurut dia, saat ini PertamÂina sedang menganalisis data, menyiapkan rencana pengeloÂlaan, dan mempertimbangkan situasi harga minyak dunia yang sedang turun.
"Ini kan sesuatu yang besar dan serius. Pertamina tidak mungkin grusa-grusu dalam penyusunan proposalnya," timpalnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, penÂgelolaan Blok Mahakam setelah 2017 akan diteruskan ke PerÂtamina. Pemerintah juga sudah memfasilitasi pertemuan antara Pertamina dan pengelola saat ini, PTTotal E&P Indonesie. TujuanÂnya, agar Pertamina bersiap sekaÂligus transfer informasi.
Sudirman meminta Pertamina proaktif dan menyiapkan diri terÂmasuk ketersediaan pendanaan. Pemerintah juga memberikan kesempatan pemda ikut serta.
Meski demikian, dia meminta pemda tidak menjadi alat bagi kepentingan swasta (fronting). "Jadi, harus punya kemampuan keuangan juga," ujarnya.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto menÂgatakan, bulan depan pihaknya akan mengajukan proposal fiÂnal terkait pengelolaan Blok Mahakam, Kalimantan Timur. Menurutnya, saat ini proposal tengah disiapkan. "Februari kami siap mengajukan proposal, kami tetap minta 100 persen (hak partisipasi)," tegasnya.
Terkait pembagian jatah atau hak partisipasi yang diminta pemda setempat, Pertamina akan berkoÂmunikasi terkait porsi yang diminta. Bahkan, tidak menutup kemungkiÂnan Pertamina akan tetap mengÂgandeng Total E&P Indonesia untuk keberlansungan operasi.
"Bisa saja dapat saham. Nanti kalau ada penugasan Pertamina di sana, kami bicara dengan pemda," terangnya.
Direktur Energy Watch FerÂdinand Hutahaean mengatakan, jika Pertamina ingin secara penuh menguasai Blok Mahakam maka harus mempunyai keuangan yang mumpuni. Sebab, financial saat ini menjadi kendala Pertamina menguasai Blok Mahakam.
Ferdinand mengakui PerÂtamina lemah dalam segi keuanÂgan karena antara rasio utangÂnya sudah mencapai 55 persen daripada aset. Namun, hal itu bisa diperbantukan melalui sindikasi perbankan nasional. Peran sindikasi perbankan masih mampu untuk membiayai operaÂsional Pertamina dalam menÂgelola Blok Mahakam.
Menurutnya, jika Pertamina diberikan hak penuh untuk menÂgelola Blok Mahakam, maka seluruh aset yang ada di Blok Mahakam juga ikut diambil alih seperti teknologi dan sumber daya manusia yang bekerja di Blok Mahakam kecuali tenaga kerja asing.
Menurut dia, secara teknologi Pertamina sangat mampu untuk mengelola Blok Mahakam. SeÂbab di beberapa blok migas di luar negeri, Pertamina sanggup melakukan pengeboran migas.
Ferdinand juga meminta peÂmerintah tak setengah-setengah menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam untuk Pertamina. Jika pemerintah masih setengah-setenÂgah, akan lebih baik jika pemerÂintah menyerahkan kembali Blok Mahakam ke perusahaan asing.
Sebab, jika pengambilalihan Blok Mahakam berdasarkan saÂham mayoritas 51 persen untuk Indonesia dan 49 persen untuk Total E&P, itu tidak ada gunanya untuk Indonesia. Jika penguasaan Blok Mahakam hanya 51 persen, itu membuktikan keinginan PeÂmerintahan Jokowi menciptakan kedaulatan dan kemandirian enÂergi hanya janji belaka. ***
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
Pemerintah sudah memberi lampu hijau untuk PT PertamÂina (Persero) mengelola Blok Mahakam. Namun, Pertamina masih punya masalah, terutama dari segi keuangan untuk secara penuh menguasai Blok Mahakam. 
