Cukup Enam Direktur untuk Pertamina!

RMOL. Reformasi tata kelola Migas pada Pertamina akan mampu menjadikan Pertamina sebagai perusahaan energi kelas dunia dan tertutup dari incaran dan peran mafia migas. Namun sudah seharunya, reformasi tata kelola migas di Pertamina dilakukan antara lain dengan melakukan perampingan komposisi direktur di perusahan minyak pelat merah itu.

Untuk diketahui, di masa Pemerintahan SBY posisi direktur Pertamina diisi 9 orang,  yakni Direktur Utama, Direktur Hulu, Direktur Pemasaran dan Niaga, Direktur Pengolahan, Direktur Gas, Direktur Keuangan, Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Resiko (PIMR) , Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Direktur Umum.

"Menteri BUMN sebaiknya melebur direktorat umum dan direktor SDM. Fungsi kedua direktorat ini pada dasarnya merupakan direktorat penunjang atau supporting function. Adanya dua direktorat pada fungsi bisnis support terkesan hanya diada-adakan untuk bagi-bagi jabatan," ujar pengamat kebijakan energi Sofyano Zakaria dalam keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (8/12).

"Sangat tepat jika kedua direktorat itu digabung menjadi bussines support directorate. Penggabungan sekaligus bisa melahirkan efisiensi," sambung Sofyano.

Sebaliknya, kata Sofyano, pemisahan antara direktorat gas dengan direktorat hulu sudah tepat. Pemisahan ini dikatakan tepat bila dikaitkan dengan upaya Pertamina mengembangan energi baru untuk menggantikan energi fosil, dan kebutuhan besar ekplorasi cadangan gas ketimbang minyak.   

Sementara untuk meminimalisir peluang peran mafia migas di Pertamina, fungsi pengolahan dan fungsi pemasaran niaga mesti digabung menjadi fungsi hilir atau down stream function. Menurut Sofyano, fungsi pada kedua direktorat ini paling diincar oleh mafia migas sebab fungsi pengolahan di Pertamina berkaitan dengan import crude oil dan nafta sebagai bahan baku utama untuk proses pengilangan BBM, sementara impor BBM berkaitan dengan fungsi pemasaran dan niaga.

Selama ini mafia migas selalu berupaya mempengaruhi kebijakan Pemerintah untuk menghalangi digabungnya dua fungsi ini. Dengan begitu akan mudah bagi mereka mempengaruhi salah satu fungsi untuk mendukung bisnis mereka. Dengan digabungnya dua direktorat ini pada satu pimpinan akan memudahkan pemerintah melakukan kendali dan monitoring supply chain yang berkaitan pasokan BBM nasional dan  ketahanan energi nasional.

"Penggabungan direktorat pemasaran dengan direktorat pengolahan menjadi direktorat hilir yang dipimpin oleh seorang leader akan menghilangkan friksi terkait transfeer price,  losses dan biaya pokok BBM," papar Sofyano lagi.

Lebih lanjut dikatakan dia, direktorat fungsi pengolahan pada dasarnya merupakan fungsi yang membawahi kilang-kilang BBM. Direktorat pengolahan 100% berperan untuk mensupport atau sebagai pemasok BBM dan petrokimia bagi direktorat pemasaran. Karenanya dengan disatukannya kedua fungsi ini dipastikan akan mampu memberikan kontribusi besar bagi Pertamina dan negara.

"Jika saat ini Pemerintah baru mengangkat satu orang Direktur Utama dan tiga orang direktur untuk BUMN Pertamina, maka sebaiknya Pemerintah menambah jumlah direktur yang ada dengan menambah direktur Gas serta direktur SDM-Umum sehingga jumlah direktur di Pertamina akan berjumlah 6 orang direktur saja," paparnya.

Sebaiknya, kata dia lagi, untuk direktur tambahan pada Pertamina, Menteri BUMN mengangkat internal Pertamina sebagai direktur  Gas dan Direktur SDM-Umum. Orang Pertamina harus diberi kepercayaan yang lebih ketimbang pihak external. Hal ini untuk meminimalkan resistensi dan anggapan bahwa penempatan orang luar pertamina adalah untuk kepentingan politik dari Jokowi maupun parpol pendukungnya sekaligus  untuk meminimized resistensi penolakan dari pihak pekerja Pertamina.

"Internal Pertamina banyak yang mumpuni dan teruji sanggup jadi Direktur di Pertamina. Penempatan semaksimal mungkin orang Pertamina sebagai direksi juga pertanda bahwa pola pengkarieran di Pertamina telah berjalan dengan baik," demikian Sofyano.[dem]