Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan meneliti satu per satu anggaran guna memastikan penggunaan anggaran telah sesuai. Langkah ini salah satunya untuk meÂngurangi defisit di APBN serta memÂbayar utang luar negeri. "Semuanya kita teliti satu per satu, kita cek satu per satu. Itu ada indikasi boros langsung dipotong, tapi saya melihat ada keinginan yang kuat dari birokrasi kita untuk memperbaiki. Dari yang sudah baik menjadi lebih baik, dan naik lagi," katanya usai upacara peringatan HUT ke-43 Korpri di Monas, Senin (1/12).
Ditegaskan, pemotongan anggaran pun tak perlu dipubliÂkasikan. Jika memang perlu dipoÂtong, lanjutnya, maka anggaran negara akan langsung dikurangi.
Untuk itu, Yuddy mengaku telah membentuk program GeraÂkan Penghematan Nasional yang memiliki payung hukum. GeÂrakan ini dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pengheÂmatan penggunaan sarana dan prasarana kerja, hingga larangan PNS untuk menggelar rapat di hotel.
Sesuai perinÂtah Presiden untuk melaksanaÂkan gerakan pengheÂmatan naÂsional, seluruh apaÂratur neÂgara diinstruksikan untuk melakukan penghematan, mulai dari pengÂgunaan listrik, perjalaÂnan dinas, penggunaan produksi lokal, hingga keÂsederÂhanaan hidup,†kata Yuddy.
Dia mengatakan juga dalam surat edaran tersebut diatur meÂngenai penghematan penggunaan pendingin ruangan dengan mengÂatur suhu pendingin ruaÂngan paling rendah 24 derajat Celcius alias tak boleh terlalu dingin, penggunaan telepon, air, alat tulis kantor (ATK) dan penggunaan kendaÂraan dinas yang hanya diperunÂtukkan untuk kepentingan dinas. Untuk tahun 2015, Jokowi meminta tambahan seÂtoran pajak Rp 600 triliun dari target tahun 2014. Dan akan membayar utang luar negeri Rp 1.000 triliun. ***
Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi akan menggeber penghematan anggaran di berbaÂgai lembaga negara atau kemenÂterian baik di pusat maupun daerah. Langkah ini akan dilaÂkukan secara terstruktur dan akan dievaluasi setiap enam bulan sekali. 
_Nailul_Huda._(Foto-_Podcast_RMOL).jpg)
