Sttt... Ada Mafia Hadang Pemilihan Bos Pertamina?

Penggunaan assessment center pihak ketiga merupa­kan amanat undang-undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) bahwa fit and proper test direk­si BUMN meng­gunakan pihak ketiga,” tegas Said di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan, penun­juk­kan PT Daya Dimensi Indo­nesia (DDI) merupakan hasil se­leksi dirinya ketika menjabat seba­gai Sek­retaris Kemen­terian BUMN pada 2005 bersama lima as­sess­­ment center lainnya. DDI meru­pakan salah satu assess­ment center  ter­baik selama ini.

Terus terang saya curiga, gerakan sistematis yang men­diskreditkan pihak ketiga de­ngan narasumber berbeda-beda dan muncul di media. Selama enam tahun saya berada di Kementerian BUMN, saya tahu ada mafia terkait Pertamina untuk menghadang terpilihnya calon dirut terbaik,” tegas Said.

Dia juga menilai, berdasar­kan PP No.45 Tahun 2005 mengenai me­kanisme seleksi dirut BUMN, ada 10 taha­pan fit and proper test. Keter­li­batan Presiden ada pada tahap ke-9, telah diatur mela­lui Tim Penilai Akhir (TPA). Pre­siden bisa terlibat pada tahap pertama tapi tetap harus mengi­kuti keselu­ruhan pro­ses fit and proper test, terma­suk melibatkan lembaga assessment center.

Menurut Said, dalam Un­dang-Undang Perseroan Ter­batas diatur pemilihan direksi BUMN jadi tanggung jawab pemegang saham. Sesuai UU No 17 Tahun 2003 tentang Keua­ngan Negara, pemegang sa­ham BUMN adalah Menteri Keua­ngan yang kewe­nangannya di­lim­pahkan pada Menteri BUMN.

Menteri BUMN Rini Soe­marno menegaskan, pro­ses se­leksi calon dirut Pertamina di­la­kukan secara profesional.

"Pokoknya kita bekerja sebaik mungkin. Kita mempunyai niat terbaik untuk bangsa. Kita me­lakukannya secara profe­sio­nal, sudah assessment process yang ditentukan oleh peme­rintah," tutur Rini. ***