Kegiatan ini digelar di Surabaya, (11/7), Mojokerto (12/7) dan Malang (13/7) dengan peserta setiap kota sekitar 50 orang. Para peserta yang kebanyakan berprofesi sebagai pemijat, penjahit, guru les dan pedagang ini, mendapatkan pelatihan mengenai perencanaan.
Pelatihan pengelolaan keuangan ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman dalam mengatur dan mengelola keuangannya sehingga bisa mendapatkan akses yang lebih baik ke Lembaga Jasa Keuangan (LJK).
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menjelaskan, kaum difabel di Indonesia yang jumlahnya 36 juta lebih (data WHO 2007), selama ini tidak mendapatkan aksesbilitas, teknologi pendukung dan fasilitas yang baik dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam hal ekonomi juga terjadi hal serupa. Karena banyak orang miskin di Indonesia merupakan penyandang disabilitas.
Meski demikian, penderita disabilitas ini tetap membutuhkan jasa keuangan dalam kegiatan kesehariannya. Hasil penelitian PSLD Universitas Brawijaya tahun 2013 menunjukkan, 60 persen penyandang disabilitas tidak memiliki akses terhadap perbankan.
Alasannya, kata Muliaman, dianggap tidak cakap dalam mengelola keuangan sehingga tidak layak mengakses jasa lembaga keuangan.
Para kaum difabel selama ini merupakan nasabah yang dihindari lembaga keuangan karena dianggap tidak cakap finansial. Selain itu juga berpotensi membuat kegagalan dalam pengelolaan keuangan.
“Mereka sulit mendapat akses dana dalam jasa keuangan karena belum pekanya industri jasa keuangan terhadap mereka dan masih rendahnya tingkat pemahaman keuangan di antara mereka,†jelas bekas Deputi Gubernur BI ini.
Menurut Muliaman, tidak sedikit di antara mereka yang sebenarnya sangat potensial dalam mengelola usaha agar hidup menjadi layak. Tetapi akibat pola hidup yang kurang tertata dalam hal keuangan, membuat usaha mereka gagal.
Menanggapi hal ini, anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S Setiono menyatakan, Pelatihan Literasi Keuangan kepada penyandang disabilitas diharapkan dapat menata keuangan mereka sehingga jadi lebih baik.
“Pelatihan ini diharapkan dapat mendorong penyandang disabilitas sebagai kelompok low income agar lebih melek keuangan, sehingga bisa dipercaya oleh lembaga atau perusahaan keuangan,†terangnya.
Menurut Kusumaningtuti, pelatihan ini juga diharapkan bisa mendorong pelaku jasa keuangan lebih sadar terhadap hak-hak penyandang disabilitas dan semakin lebar membuka aksesnya untuk membantu kalangan ini sehingga mampu meningkatkan perekonomiannya menjadi lebih baik, mampu mandiri dan berdaya.
Ke depan, kata Kusumaningtuti, pihaknya akan memfasilitasi pertemuan insan disabilitas untuk terus meningkatkan pemahaman atas produk dan layanan jasa keuangan. Hal ini disambut baik oleh Pemprov Jatim yang mengajukan pilot project kelanjutan inisiatif pemberdayaan keuangan bagi penyandang disabilitas. ***
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya Malang menyelenggarakan rangkaian pelatihan Literasi Keuangan bagi penyandang disabilitas di Jawa Timur. 
.jpeg)
