Aksi demo yang menurut rencana akan dilaksanakan secara besar-besaran ini merupakan kelanjutan dari aksi mogok kerja yang telah dilakukan pada tanggal 16-17 Januari 2014 yang lalu.
"Aksi demo ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak terutama para pengguna jasa yang menyatakan ketidakpuasannya atas pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok yang semakin semrawut dan tidak nyaman. Padahal tarif pelayanan barang terus mengalami kenaikan, hal ini tentunya bertolak belakang dengan program manajemen PT. Pelindo II yang berniat mengurangi biaya logistik nasional di seluruh wilayah pelabuhan yang dikelolanya," kata Ketua Umum Serikat Pekerja PT. Pelindo II Kirnoto dalam keterangannya sesaat tadi (Senin, 27/1).
Kondisi memburuk ini, kata dia, tidak terlepas dari sikap kementerian terkait yang lepas tangan terhadap berbagai kemelut yang sedang terjadi. Sementara itu Kirnoto menyatakan bahwa pernyataan sikap dalam bentuk mogok kerja dan demo yang dilakukan oleh SPPI ini bukanlah merupakan tekanan kepada negara akan tetapi semata-mata sebagai bentuk pernyataan ketidakpuasan terhadap model kepemimpinan RJ Lino sebagai Direktur Utama PT. Pelindo II yang cenderung banyak melanggar aturan dan ketentuan dalam Good Corporate Governance (GCG) dan adanya kekhawatiran terhadap keberlangsungan hidup perusahaan.
Contoh pelanggaran penerapan GCG sebagaimana dimaksud oleh Serikat Pekerja PT. Pelindo II adalah kebijakan RJ Lino dalam perencanaan proyek pembangunan terminal Kalibaru yang sangat tidak profesional.
Menariknya proyek pembangunan terminal Kalibaru yang diklaim oleh RJ Lino sebagai project model oleh Bank Dunia karena PT. Pelindo II telah mampu menciptakan satu proyek besar yang seluruh pendanaannya berasal dari mitra ini telah membuat PT. Pelindo II masuk dalam situasi yang sangat sulit dikemudian hari akibat beban keuangan sebagai dampak dari kebijakan skema pendanaan yg tidak cermat.
Selain itu manajemen Pelindo II juga sering kali menyampaikan informasi yang menyangkut kelancaran operasional maupun rencana pengembangan infrastruktur, namun hal tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Bahkan dengan sangat berani manajemen mengundang pejabat tinggi untuk meninjau proyek-proyek yang sedang dibangunnya, seolah untuk menunjukkan kepada publik progres pekerjaan yang dilakukan.
Berbagai pihak dari asosiasi INSA, ALFI dan ORGANDA serta KADIN yang tergabung dalam asosiasi logistik nasional menyatakan kisruh yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok ini sudah mengakibatkan berbagai macam gangguan layanan yang berpotensi menyebabkan kerugian disektor logistik yang diperkirakan bisa mencapai angka Rp. 100 miliar perharinya.
Melihat kondisi ini Komisi VI DPR RI telah berniat untuk memanggil Kementerian Negara BUMN dan Manajemen Pelindo II agar dapat memberikan penjelasan dan langkah-langkah yang akan diambil dalam menyelesaikan kemelut yang bisa mengganggu perekonomian nasional ini.
[dem]
Kemelut yang terjadi antara manajemen PT. Pelindo II dengan Serikat Pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (SPPI II) nampaknya akan semakin meruncing dengan adanya rencana aksi demo yang akan dilaksanakan dalam rangka menolak kepemimpinan RJ Lino selaku Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia II karena disinyalir telah melakukan berbagai bentuk penyimpangan administrasi dan keuangan yang merugikan perusahaan dan negara. 
BERITA TERKAIT: