“Sejak 15 tahun yang lalu pemerintah sudah mencanangkan untuk membangun Jalan Trans Sumatera. Namun hingga kini jalan tersebut tidak pernah terealisasi. Ya kita memaklumi, karena membangun jalan arteri sepanjang wilayah Sumatera kemungkinan mengalami kesulitan untuk biaya perawatannya,†ujar Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (BPP Gapensi) Soeharsojo di sela-sela Pameran Infrastruktur di Jakarta Convention Centre (JCC), kemarin.
Menurut dia, saat ini jalan raya yang menghubungkan berbagai provinsi di wilayah Sumatera kondisinya sangat memperihatinkan. Karena itu, begitu ada rencana pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang sudah mengalami keterlambatan, masyarakat menyambut gembira. Seharusnya itu ditanggapi positif oleh pemerintah, jangan ada penundaan lagi.
Tokoh masyarakat Sumatera yang juga Penasihat Majelis Pengurus Wilayah (MPW) Muhammadiyah Lampung Kasmir Tri Putra menyatakan, pembangunan JTTS akan menimbulkan dampak positif. Selain menyerap tenaga kerja yang banyak dalam proyek pembangunan tersebut, juga akan menghidupkan berbagai usaha kecil dan menengah (UKM) di wilayah Sumatera.
â€Kita tahu infrastruktur jalan yang menghubungkan Aceh hingga Lampung dari dulu kondisinya sangat buruk, banyak kubangannya. Akibatnya distribusi barang dan jasa sering kali mengalami keterlambatan karena terhalang infrastruktur. Jika ada jalan tol itu kan distribusi akan lancar,†terang Kasmir.
Menurut bekas anggota DPD ini, dengan adanya jalan tol tersebut, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat akan meningkat dan otomatis bakal meningkatkan kesejahteraan mereka.
Kasmir merasa yakin, meski kondisi keuangan pemerintah saat ini belum terlalu menggembirakan, dana untuk pembangunan jalan tol tersebut bukan masalah utama. Akan banyak investor maupun badan usaha di tanah air serta perbankan nasional yang akan membiayai pembangunan jalan tol tersebut.
â€Dari berbagai informasi yang saya peroleh, berbagai investor dan lembaga keuangan di dalam negeri siap membiayai pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Yang penting ada jaminan dari pemerintah. Atau setidaknya pemerintah memberikan modal awal terlebih dahulu sekaligus kepastian hukum jalan tol tersebut mendapat restu dan tidak ada masalah dalam hal perizinan,†paparnya. ***