DPR Ngeluh Infrastruktur Daerah Amburadul, Tapi Anggarannya Minim

“Kita mempertanyakan keseriusan pemerintah membenahi infrastruktur yang merupakan kebutuhan mendasar saat ini. Bagaimana ekonomi ke depan lebih baik kalau infrastruktur tidak dibenahi. Tidak hanya mempersulit masyarakat, para pelaku usaha juga akan terus dirugikan,” ujar Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis, kemarin.

Harry mendesak, pemerintah memikirkan kembali alokasi dana untuk infrastruktur. Bila perlu, anggaran di sektor lain yang dinilai tidak mendesak dialihkan saja untuk pembangunan infrastruktur. “Pemerintah harus serius. Harusnya anggaran infrastruktur itu minimal 30 persen,” tegas dia.

Untuk diketahui, DPR dan pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 menjadi UU pada Jum’at (25/10). Dalam APBN 2014 tersebut ditetapkan, belanja negara mencapai Rp 1.842,49 triliun. Terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.249,94 triliun dan transfer ke daerah Rp 592,55 triliun. Defisit anggaran ditetapkan 1,69 persen terhadap produk domestik bruto.

Ironisnya, khusus belanja pusat, masih didominasi subsidi untuk energi yang mencapai Rp 282,10 triliun. Selain itu, juga biaya gaji pegawai, pembayaran utang, beban bunga serta belanja barang.

Sedangkan anggaran infrastruktur hanya Rp 188,7 triliun, naik sedikit saja dari tahun ini Rp 184,3 triliun. Selain itu, dana optimalisasi sebesar Rp 27 triliun yang disebar melalui beberapa kementerian dan lembaga.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Suryo Bambang Sulisto yang berharap pemerintah menambah alokasi anggaran infrastruktur pada 2014.

Menurut dia, langkah tersebut perlu dilakukan untuk  mempercepat pembangunan infrastruktur. Profil APBN 2014 tidak memberi harapan besar bagi dunia usaha untuk take off menuju kondisi perekonomian yang lebih baik. Kondisi memprihatinkan itu terjadi antara lain karena kecilnya anggaran untuk membangun infrastruktur. ***