Tidak Dikawal, Pembatasan BBM Subsidi Terancam Gagal

Ketua Harian YLKI Sudaryatmo mengingatkan, kebijakan pemerintah memberlakukan perbedaan harga jual minyak tanah untuk industri dan konsumsi masyarakat tahun 2005. Ketika itu, banyak ditemukan industri menggelapkan minyak tanah yang semestinya jatah masyarakat.

“Tantangannya di pengawasan. Dampak sosial yang ditimbulkan bisa tidak sebanding dengan penghematan yang didapat.

Hitung-hitungan kami, menaikkan harga (untuk semua masyarakat) lebih realistis,” usul Sudaryatmo kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Selain itu, Sudaryatmo menilai, membedakan harga penjualan tindakan diskriminatif. Tidak adil untuk pengguna mobil pribadi.

Sebab, 40 persen yang mengkonsumsi BBM bersubsidi itu sepeda motor.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak menjamin kuota BBM subsidi tidak akan jebol. Sebab, tidak menutup kemungkinan para pengguna mobil akan ramai-ramai beralih menggunakan sepeda motor karena harga premium sepeda motor lebih murah.

Dia menyarankan, pemerintah bersikap tegas saja menyikapi pembengkakan anggaran subsidi energi. Seperti diketahui, pemerintah berencana memberlakukan dua harga BBM bersubsidi sebagai langkah menghemat anggaran energi. Harga BBM untuk mobil pribadi akan dijual Rp 6.500 per
liter. Sementara untuk angkutan umum dan roda dua tidak naik, tetap Rp 4.500 per liter.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR)
Fabby Tumiwa juga kurang setuju dengan rencana pemerintah membatasai BBM subsidi. Alasannya, kebijakan itu membutuhkan pengawasan ekstra.  Karena pemberlakuan dua harga BBM berpotensi menimbulkan masalah baru.

Menurutnya, selama ada perbedaan harga pada komoditas yang sama, maka orang akan lebih tertarik untuk membeli yang lebih murah.

Selain itu, Fabby juga menilai, penghematan itu tidak efektif, hanya solusi jangka pendek. Karena angka penjualan kendaraan bermotor dalam kuartal satu tahun ini juga naik. Bahkan kenaikannya melebihi dari yang diperkirakan. Hal ini akan mempengaruhi penggunaan konsumsi BBM bersubsidi ke depannya.

Dia mengaku lebih setuju pemerintah menaikkan harga BBM satu harga saja untuk menghemat anggaran energi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Jero Wacik mengklaim mayoritas masyarakat sudah setuju dengan rencana pembatasan BBM subsidi.
“Masyarakat sudah bilang naikkan (harga BBM). Mayoritas masyarakat sudah mampu,” kata Wacik di Istana Negara, kemarin.

Dia mengatakan, opsi diambil pemerintah tersebut yang terbaik. Katanya, banyak pihak mengusulkan harga BBM subsidi khususnya premium, dinaikkan menjadi Rp 9.500 sesuai dengan harga keekonomian.

Tapi, Presiden SBY menilai, kenaikan sebesar itu tersebut terlalu berat bagi masyarakat.

“Kira-kira memang kenaikan menjadi sekitar Rp 6.500. Tapi belum diputuskan, jadi sekarang beliau (Presiden SBY) minta detail rencana implementasinya,” imbuh politisi Demokrat ini.

Dia mengaku bersama kementerian dan lembaga terkait di Hiswana Migas, sedang merumuskan skema pelaksanaannya.

Banyak yang dibahas. Di antaranya, mengkaji apakah akan memisahkan SPBU (Stasiun Pengisian Bahar Bakar Umum) yang menjual BBM Rp 4.500 per liter dengan Rp 6500. Lalu, menghitung dampak inflasi yang timbul dan kompensasi buat rakyat. [Harian Rakyat Merdeka]

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google