Gubernur Diajak Dukung Pembatasan BBM Subsidi

Pemerintah kemarin mensosialisasikan rencana pemberlakuan dua harga BBM kepada gubernur se-Indonesia di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hasilnya, mereka satu suara menyampaikan dukungan. Pertemuan itu berlangsung tertutup selama enam jam, mulai dari pukul 08.00-14.00 WIB.
Hadir dalam acara itu antara lain Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, dan Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo.

Dalam pertemuan, menurut Menteri Perindustrian MS Hidayat, semua gubernur yang hadir mendukung opsi kenaikan harga BBM untuk mobil pribadi.

“Mereka secara prinsip mendukung apa yang akan dilakukan pemerintah. Malahan, ada satu, dua gubernur yang meminta agar BBM dinaikkan menjadi satu harga saja,” beber Hidayat.

Dia mengungkapkan, kenaikan harga BBM subsidi untuk mobil pribadi diperkirakan naik Rp 2000. Dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 perl liter. Untuk BBM non subsidi Rp 9.000 per liter.

Sementara harga BBM subsidi untuk sepeda motor dan angkutan umum tetap, yakni Rp 4.500 per liter. “Tapi kalau sepeda motor mau beli BBM yang Rp 6.500 per liter ya tidak dilarang,” ujarnya.

Mendagri Gamawan Fauzi mengapresiasi sikap gubernur yang mendukung pembatasan BBM subsidi.

Ketika ditanya kepastian pelaksanaan pembatasan BBM subsidi, Ganawan bilang, konsepnya sedang dimatangkan oleh pemerintah.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama (Ahok) yang hadir dalam pertemuan itu membenarkan keterangan dua menteri tersebut. “Ya kita ikut saja kebijakan pemerintah pusat. Saya lihat pemerintah sudah pasti akan menaikkan harga BBM,” kata Ahok.

Namun, yang menarik, dalam rapat tersebut, menurut Ahok, pemerintah belum memutuskan kenaikan harga BBM subsidi ini apakah hanya untuk mobil pribadi atau untuk semua kendaraan.

Ahok mengatakan, pihaknya akan segera melakukan antisipasi. Misalnya, bila kenaikan harga BBM menyebabkan inflasi tinggi, maka pihaknya akan memperkuat anggaran kesejahteraan rakyat. Seperti kesehatan dan pendidikan. “Kalau nanti didemo masyarakat, kita juga mesti siap,” cetus bekas Bupati Bangka Belitung ini.

Menteri ESDM Jero Wacik menjelaskan alasan kenapa pemerintah cenderung memilih penghematan BBM dengan mengurangi subsidi BBM untuk kalangan menengah ke atas.

Dari berbagai opsi, lanjut dia, pilihan membatasi harga BBM subsidi paling rendah risikonya.

“Tidak ada opsi yang enak.  Opsi A enaknya begini, susahnya begini. Opsi B plusnya ini, minusnya begitu. Opsi C plusnya ini, minusnya ini. Dari semua opsi ini yang terbaik,” jelas politisi Demokrat ini.

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir menyatakan, pihaknya siap melaksanakan kebijakan pemberlakuan dua harga BBM subsidi.

Menurut Ali, bila opsi tersebut jadi diambil, Pertamina akan bekerja sama dengan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) merealisasikannya. “SPBU nanti diberi tanda agar masyarakat bisa mengetahui. Kita tunggu saja keputusan pemerintah,” kata Ali.

Deputi baru Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi, jika subsidi BBM dibatasi, maka akan menimbulkan gejolak harga paling lama sekitar tiga bulan. “Semua ini sangat tergantung sosialisasi kebijakan pembatasan BBM subsidi ini ke masyarakat,” kata Perry. [Harian Rakyat Merdeka]

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google