Mobil Proyek Layanan Internet Dijadikan Angkutan BBM Subsidi

Koordinator aktivis ma­ha­siswa yang tergabung dalam  Sim­pul Komunitas Anti Korupsi (SKAK) Andry Kurniawan telah melaporkan masalah ini ke Ke­jak­saan Agung (Kejagung) untuk segera dilakukan penyelidikan.

Ia meminta program PLIK dan MPLIK dievaluasi. Fakta di la­pangan menunjukkan bahwa layanan internet desa tersebut ditemukan beberapa kejang­galan dan masalah.
“Proyek PLIK/MPLIK disi­nyalir amburadul. Selain ada du­gaan korupsi, proyek ini juga di­kerjakan tanpa pengawasan mak­simal, sehingga terbuka pe­luang ter­jadinya kerugian ne­gara,” kritik Andry.

Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Informasi dan Humas Ke­menkominfo Gatot S Dewa Broto menyatakan, kementeri­an­nya siap mengevaluasi pro­yek ter­se­but. Sejak awal Men­teri Ti­fatul menegaskan, akan bertang­gung jawab jika prog­ram ini ter­dapat penyimpangan.

“Jangankan diaudit BPK, kami siap diperiksa KPK jika ter­jadi pelanggaran yang menga­rah ko­rupsi,” ujar  Gatot saat di­hu­bungi Rakyat Merdeka, kemarin.

Kalau dari hasil investigasi di­temukan pelanggaran, katanya, Kemenkominfo akan mencermati lebih dulu seperti apa pelang­ga­ran­nya. “Intinya, kami siap me­lim­pahkannya ke jalur hukum. Kalau nanti ada pejabat Kemen­kominfo yang terlibat, silakan di­proses secara hukum. Itulah pesan Pak Tifatul sejak awal,” tegasnya.

Saat ini, lanjut Gatot, ke­men­teriannya terus melakukan upaya untuk menyelesaikan perma­sa­lahan ini dan berupaya melak­sa­nakan PLIK/MPLIK di daerah yang dinilai tidak berjalan seba­gaimana mestinya.

Anggota Komisi I DPR bidang telekomunikasi Tantowi Yahya mengungkapkan, dari hasil in­vestigasi kalangan dewan di la­pangan, banyak mobil MPLIK ini yang disalahgunakan.

Bahkan, kata Tantowi, ada mobil MPLIK di daerah yang di­jadikan angkutan BBM subsidi. Ada pula yang mangkrak, karena  pihak Pemerintah Daerah (Pem­da) tidak sanggup menang­gung biaya perawatan mobil tersebut. 

Untuk itu, dia mendesak Ke­men­kominfo segera meng­eva­luasi pro­yek tersebut. DPR juga akan me­nga­jukan surat ke BPK untuk meng­audit layanan itu.

“Paling tidak, dalam minggu ini, surat permohonan peme­rik­saan akan segera diajukan ke BPK,” janji Tantowi seraya me­nambahkan, jika hasil  audit BPK terbukti terjadi penyimpangan, bu­kan tidak mungkin proyek PLK/MPLIK akan dihentikan.

Dari hasil audit BPK, katanya, bisa segera diperoleh penjelas­an, apakah proyek terse­but telah me­rugikan negara atau tidak.

“Anggaran Program Ke­men­kom­info yang bersumber dari dana Universal Service Obli­gation (USO) senilai Rp 2,4 tri­liun tersebut, ditemukan bebe­rapa penyimpangan dalam pe­lak­sa­naannya,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil kunjungan kerja Panja MPLIK, ada temuan penyimpangan. Di antaranya, ba­nyak alat yang ditempatkan di lokasi yang tidak sesuai spesi­fikasi, berkualitas buruk, hingga penyalahgunaan mobil-mobil MPLIK untuk pengisian solar hingga pembayaran PLN.

“Bahkan di beberapa wilayah, Panja menemukan ada masy­a­rakat yang tidak mengetahui pro­g­ram tersebut. Selama ini, pro­yek MPLIK bukan untuk bagi ke­camatan pelosok, tapi justru di kecamatan yang dekat per­ko­taan,” cetusnya.

Kepala Balai Penyedia dan Pe­ngelola Pembiayaan Teleko­mu­nikasi dan Informatika (BP3TI) Santoso Serat sebelumnya me­nyatakan, pihaknya terbuka atas segala proses audit BPK.

“Kami tetap meyakini, proyek MPLIK sudah dilakukan sesuai prosedur. Jika ada pihak-pihak yang mempertanyakannya, sila­kan saja,” cetus Santoso.

Ia juga mempersilakan, pihak-pihak yang menuding ada du­gaan penyuapan di proyek MPLIK se­gera diperiksa. “Kami minta pi­hak-pihak yang menu­ding mem­buktikan,” tantangnya.

Penyediaan perangkat MPLIK dilakukan empat perusahaan pe­menang tender sejak Maret 2010. Yakni, PT Jastrindo Dina­mika, PT Sarana Insan Muda Se­laras dan PT Aplikanusa Lin­tas­arta serta PT Telkom. [Harian Rakyat Merdeka]

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google