Pembatasan BBM Mobil Pribadi Digelar April Ini

Kebijakan tersebut diambil ber­kaca pada keberhasilan pene­rapan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dengan meng­gu­nakan Sistem Monitoring Peng­endalian (SMP) di Kali­man­tan Selatan (Kalsel).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energri Sumber Daya Mineral (ESDM)  Edy Hermantoro mengatakan, pengendalian BBM bersubsidi dimulai untuk kendaraan pri­badi. Dia mengaku, sistemnya su­dah di­per­siapkan. Pembatas­an terse­but akan di­lakukan dengan mem­batasi pem­belian.

“Di SPBU-SPBU nanti ada kuo­tanya. Kalau pembelian lebih akan mati noselnya. Karena su­dah ada sistem elektroniknya,” jelasnya di Jakarta, kemarin.

Jadi dengan sistem ini, mobil pribadi tidak bisa seenaknya lagi mengisi BBM subsidi di SPBU (Stasiun Pengisian Ba­han Bakar Umum).

Edy menuturkan, pembatasan di Jakarta rencananya akan di­mulai bulan depan. Hal itu dila­ku­kan karena ibukota paling ba­nyak minum BBM ber­subsidi.

“Kata Pertamina April dimulai. Itu DKI dulu karena konsumsi terbesar ada di Jakarta. Targetnya kan ada sekitar 5.000 SPBU yang ada. Hampir 80 persen kan di DKI,” ungkapnya.

Edy yakin, pembatasan BBM subsidi seperti di Kalsel bisa di­terapkan di Jakarta. Persiapan ki­ni terus dimatang­kan. Menu­rut­­nya, saat ini Per­ta­mina sudah menggandeng Kepo­lisian untuk melakukan pen­­da­taan se­hingga apabila ada penye­le­we­ngan akan ditindak tegas.

Saat dikonfirmasi ten­tang ren­cana itu, Pertamina be­lum berani memastikannya. Vice President Corporate Communications Per­tamina Ali Mundakir me­nu­tur­kan, pihaknya masih memer­lu­kan payung hukum seperti Ke­pu­tu­san Presiden (Kepres) atau Peraturan Presiden (Perpres)  untuk melak­sanakannya agar ti­dak ada ken­dala nanti.

“Yang penting ada aturannya. Kami menunggu sampai peratu­ran itu ada. Karena tidak mudah untuk membatasi masyarakat yang ingin membeli BBM, baik itu subsidi maupun non subsidi,” kata Ali kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Pengurus Harian Yayasan Lem­baga Konsumsi Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meragukan efektivitas kebijakan tersebut. Karena, masih ada celah kon­su­men melakukan ke­curangan.

“Jumlah SPBU sangat banyak. Nantinya yang mengawasi bisa keteteran,”jelasnya.
Tulus mengingatkan pemerin­tah untuk tidak tergesa-gesa me­nerapkan aturan pembatasan BBM subsidi. Pe­merintah harus memastikan sistem baru pem­ba­tasan BBM ini bisa menu­tup prak­­tik kecurangan. Jika tidak, dia khawatir muncul gejolak.

Pemerintah sebenarnya me­nyiap­kan tiga opsi menyikapi pro­­­yeksi jebolnya kuota BBM subsidi tahun ini. Pertama, me­naikkan harga. Kedua membata­si dan ke­tiga melakukan kola­borasi opsi pertama dan kedua.

Namun, pe­merintah menutup peluang opsi pertama. Hal itu di­ungkapkan Menteri Keuangan Agus Marto­wardojo. Kata Agus, opsi me­naikkan harga BBM ti­dak men­jadi prioritas. Alasan­nya, laju inflasi sampai Februari lalu di luar perkiraan.

“Agar APBN menjadi sehat dan berkesinambungan dan me­­naikkan harga BBM tdak menjadi prioritas kita. Ka­rena me­mang di 2 bulan per­tama ini in­flasi sudah tinggi,” tukasnya. [Harian Rakyat Merdeka]

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google