Daya Serap Anggaran Lemah, Harga BBM Tidak Layak Naik

Kepala Ekonom Danareksa Research Institute  Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, subsidi BBM mencapai triliunan sangat be­sar. Seharusnya, subsidi bisa di­gunakan untuk membangun in­frastruktur agar ekonomi bisa tum­buh cepat.

Tapi menaikkan har­ga saat ini, menurutnya, belum te­pat karena berisiko secara po­litis.  Ber­da­sarkan survei eko­no­mi, kata dia, tingkat keper­ca­yaan masyarakat terhadap pe­me­rintah belum pada posisi level aman.

“Sekarang keadaannya (keper­cayaan rakyat ke pemerintah-red) naik sedikit. Tapi levelnya jauh dari aman. Jadi kesimpulan saya meski membaik, tapi peluang pe­merintah untuk menaikkan harga BBM itu belum aman. Jadi harus cari cara yang lain,” kata Purbaya di acara Dis­kusi dengan tajuk Op­ti­ma­lisasi Peran Perbankan bagi Per­eko­nomian Nasional di Gedung Annex Sudirman, Ja­karta, ke­marin.

Selain itu, dampak menaikkan harga BBM bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Ke­napa? Sebab, sampai sekarang pe­merintah masih belum bisa mem­belanjakan anggaran dengan maksimal, khususnya untuk be­lanja mo­dal. “Mengapa saya tidak setuju jika pemerintah naik­kan harga BBM subsidi? Karena peme­rin­tah masih belum bisa belanja.  Se­panjang tahun ua­ng ma­sih me­num­puk, akhirnya ha­nya memper­lam­bat ekonomi saja,” imbuhnya.

Bila penyerapan bagus, me­nurutnya, boleh saja BBM naik. Tapi untuk sekarang ini ber­bahaya.

Dia mengingatkan, untuk me­naikkan har­ga BBM tidak se­mudah apa yang  dikatakan Men­teri Ke­uangan (Menkeu) Agus Mar­towardojo. Saat itu dia me­negaskan jika harga BBM naik maka fiskal (anggaran negara) akan aman. “Kalau BBM  naik, ekonomi jatuh,” timpal Purbaya.

Pemerintah bulan depan ka­bar­nya akan mengambil kebijakan me­nyikapi proyeksi jebolnya kuo­ta BBM tahun ini. Badan Ke­bijakan Fiskal sudah memberikan masukan tiga opsi kebijakan ke­pada Presiden. Yaitu, menaikkan harga, melakukan pembatasan, dan kombinasi keduanya.

Ekonom Kepala PT Mandiri Se­kuritas  Destry Damayanti me­miliki pandangan berbeda dengan Purbaya. Dia menilai, kebijakan menaikkan harga BBM perlu dilakukan untuk  men­jaga ke­sinambungan pertum­buh­an eko­nomi nasional yang cen­derung mengalami penurunan.

“Satu-satunya opsi untuk me­nyelamatkan perekonomian yang terkait dengan kesehatan APBN kita adalah menaikkan harga BBM bersubsidi,” ujar Destri di Ge­­dung DPR Jakarta, kemarin.

Menurutnya, harga BBM ber­subsidi  Rp 4.500 per liter su­dah tidak ideal untuk menopang kinerja perekonomian nasional. Dis­paritas harga antara BBM bersubsidi dan non-subsidi yang menyebabkan ketidak­efi­sien­an penggunaan BBM ber­sub­sidi. Kondisi ini jelas akan mempeng­aruhi kinerja ekonomi. 

Tada tahun ini, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (AP­BN) meng­alokasikan  subsidi energi Rp 274,7 triliun. Rinci­annya, subsidi listrik Rp 80,8 triliun dan BBM Rp 193,8 triliun dengan asumsi volume konsumsi 46 juta kilo­liter.

Namun demi­kian,  Ke­men­keu mem­prediksi kuota BBM ber­subsidi akan bertambah tujuh juta kiloliter (kl). Artinya pemerintah harus mero­goh tam­bahan Rp 35 triliun. [Harian Rakyat Merdeka]

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google